PORTALBERAU – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menargetkan seluruh anak di Indonesia akan mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan keterangan kepada media usai meresmikan proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi yang berpusat di Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).
“Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meminta maaf kepada semua orang tua dan anak-anak yang belum menerima. Namun, saya yakini bahwa pada akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi,” ujar Presiden.
Dalam keterangannya, Kepala Negara mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam distribusi makan bergizi gratis tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga administratif.
Selain itu, pengamanan dana agar terhindar dari penyelewengan menjadi perhatian utama pemerintah.
“Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang itu membutuhkan waktu. Namun, saya tekankan, pemerintah terus mencari cara terbaik dan tercepat agar semua anak-anak kita dapat merasakan manfaat program ini,” jelas Presiden Prabowo.
Ia menambahkan bahwa proyek makan bergizi gratis bukanlah program yang ringan.
Namun, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang memadai untuk memastikan keberlanjutan program tersebut.
“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Dana itu disiapkan untuk semua anak-anak Indonesia yang membutuhkan makanan bergizi,” tegasnya.
Presiden juga menekankan bahwa distribusi makanan bergizi akan difokuskan pada anak-anak yang benar-benar memerlukan bantuan.
“Yang sudah tidak perlu (program) makan, ya tidak apa-apa. Berikan jatahnya kepada mereka yang lebih membutuhkan,” imbuh Prabowo.
Sebagai penutup, Presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme distribusi demi memastikan manfaat program ini dirasakan secara merata oleh seluruh anak Indonesia.
Upaya ini menjadi bagian dari visi besar pemerintahan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. (*)
