TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Mantan Ketua DPRD Berau, Madri Pani, mengkritik langkah penyesuaian tarif air bersih oleh Perumdam Batiwakkal.
Menurutnya, keputusan tersebut seharusnya melalui rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengevaluasi dampaknya.
“Seharusnya ada evaluasi dan kajian yang mendalam, sehingga keputusan penyesuaian tarif ini tidak memberatkan masyarakat Berau,” tegas Madri Pani, Jumat (4/1/25).
Madri juga menekankan pentingnya sosialisasi sebelum penyesuaian tarif diterapkan.
Ia menyebut, langkah ini harus disertai dengan pembagian kategori pelanggan, kelompok tarif, serta skema perhitungan yang jelas.
“PDAM itu bukan bisnis ke bisnis (B to B), mereka melayani masyarakat. Karena itu, harus ada keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
Madri menilai bahwa penyesuaian tarif ini belum tepat untuk diterapkan. Ia mengingatkan bahwa saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Berau, bahkan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, air bersih disebut sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dinaikkan secara drastis.
“Air bersih adalah komponen penting untuk mendorong pengentasan stunting di suatu daerah. Jadi, kenaikan ini harus benar-benar dipertimbangkan,” ucapnya.
Dirinya juga meminta Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk meninjau ulang keputusan tersebut. Menurutnya, keluhan masyarakat yang mendatangi kantor Perumdam Batiwakkal menunjukkan bahwa tarif baru dianggap memberatkan.
“Apa urgensinya sih? Kalau memang harus dinaikkan, harus ada sosialisasi ke masyarakat dulu,” tegas Madri.
Ia mengingatkan bahwa keputusan strategis seperti ini harus melalui prosedur yang jelas dan transparan agar tidak menjadi keputusan yang cacat.
“Demi kepentingan masyarakat Berau, saya meminta agar keputusan ini ditinjau ulang. Berikan solusi terbaik yang tidak membebani masyarakat,” kuncinya. (*/)
Penulis : Wahyudi
Editor : Ikbal Nurkarim
