TANJUNG RREDEB, PORTALBERAU – Program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai.
Meskipun menjadi prioritas kepala daerah, Rifai menilai implementasi program ini masih belum maksimal dan menimbulkan masalah di lapangan.
Rifai menjelaskan, hingga saat ini masih ada kepala kampung yang mengeluhkan bahwa BPJS gratis dari pemerintah belum bisa langsung digunakan oleh masyarakat.
Padahal, saat program bantuan kesehatan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), warga yang memerlukan layanan medis bisa langsung memperoleh bantuan tanpa kendala.
“Dulu, SKTM cukup dikeluarkan oleh RT atau lurah, masyarakat langsung bisa menerima bantuan dengan dana yang tersedia. Namun, kini dengan BPJS, masyarakat harus menunggu waktu aktif, sehingga mereka kesulitan saat membutuhkan perawatan mendesak,” ujarnya.
Rifai menemukan bahwa BPJS gratis bagi masyarakat kurang mampu di Berau baru ter-cover sekitar 70 persen, sehingga tidak bisa langsung digunakan.
Sebagai perbandingan, ia menyebut Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), yang telah meng-cover BPJS hingga 90 persen untuk masyarakat tidak mampu, sehingga langsung dapat digunakan.
“Di Berau kita hanya 70 persen, padahal APBD kita sebenarnya cukup untuk menutupi lebih besar lagi. Kaltara dengan APBD lebih kecil bisa menyelesaikan masalah ini, kenapa Berau tidak bisa?” tegas Rifai.
Ia juga menyoroti rencana pemanfaatan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk membiayai iuran BPJS. Rifai menilai kebijakan ini kurang tepat karena beban tersebut seharusnya tidak ditanggung ADK.
Menurutnya, program BPJS gratis merupakan satu dari 18 program prioritas bupati yang seharusnya dibiayai penuh oleh Pemkab Berau.
“Jika Pemkab melimpahkan beban ini ke ADK, itu bukan langkah yang tepat. BPJS gratis ini adalah program unggulan, dan kita harus siap untuk mendanainya secara maksimal,” tegas Rifai.
Rifai berharap, ke depan, masyarakat kurang mampu tidak lagi menghadapi kendala biaya saat memerlukan pengobatan. Program BPJS gratis ini, kata Rifai, harus diprioritaskan agar layanan kesehatan lebih mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. (Adv)
Editor: Dedy Warseto
