PORTALBERAU – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menitipkan pesan kepada kementeriannya agar tidak tergesa-gesa dalam menentukan nasib sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Prabowo, kata Mu’ti meminta agar evaluasi terhadap sistem zonasi di sekolah dilakukan secara maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah menurutnya menggelar rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (11/11).
“Soal zonasi juga, nanti kami akan ambil keputusan juga soal itu, dan pesannya Pak Presiden kan memang ojo kesusu. Ojo kesusu itu bahasa Indonesianya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru,” kata Mu’ti.
Mu’ti pun memastikan pemerintah akan mendengarkan segala kritik dan masukan dari para guru dan kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia.
“Kita dengarkan semuanya, kita kaji dengan saksama. Mudah-mudahan nanti kita bisa ambil kebijakan yang terbaik,” imbuhnya.
Di sisi lain, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menilai semangat dan tujuan dari zonasi perlu diapresiasi lantaran pemerintah berupaya memberikan mutu pendidikan baik melalui lingkungan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal peserta didik.
Namun demikian, Mu’ti juga tidak menampik bahwa sistem zonasi mendapatkan kritik dari banyak pihak, terutama soal persoalan teknis di lapangan.
Oleh sebab itu, pemerintah menurutnya akan berupaya mencarikan solusi terbaik bagi masa depan pendidikan Indonesia serta peserta didik.
“Ini persoalan yang memang selama ini sangat menyita perhatian kita. Karena memang dalam pelaksanaannya menimbulkan kontroversi baik yang setuju maupun yang tidak setuju,” ujar Mu’ti.
Dalam acara yang sama, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga meminta kepada kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia untuk mengkaji kembali sistem zonasi.
Gibran tak menampik zonasi PPDB sebetulnya memiliki tujuan yang baik. Kendati demikian, ia juga menilai tidak seluruh wilayah cocok dengan sistem itu.
Ia pun menekankan agar kondisi pemerataan guru juga menjadi pertimbangan penting selain juga fasilitas yang belum merata.
Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu pun meminta agar permasalahan zonasi segera dicarikan jalan keluar. (*)
