PORTALBERAU, JAKARTA– Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Berau menggelar Debat Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati pertama di Jakarta.
Ada beberapa isu yang menjadi topir perdebatan seperti, pendidikan pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, pariwisata dan lainnya.
Dari salah satu pertanyaan yang dibacakan moderator untuk Paslon Nomor 1, yakni bagaimana langkah untuk memastikan pemerataan akses pendidikan secara menyeluruh.
Ketersediaan dan kesejahteraan guru, meningkatkan budaya belajar serta kemitraan strategis dengan pihak swasta dalam rangka pembangunan pendidikan yang ada di Kabupaten Berau.
Mananggapi pertanyaan tersebut, Calon Wakil Bupati Nomor 1, Agus Wahyudi mengatakan, Kalau bicara pendidikan, memangt tak hanya berbicara soal infrastruktur saja namun bagaimana pendidikan bisa diakses seluruh masyarakat.
Agus mengatakan jika kita tahu Berau masih memiliki warga miskin, sehingga dalam programnya ada gratis biaya pendidikan jenjang SD dan SMK termasuk buku dan pakaian sekolah.
“Di pedesaan banyak warga tak mampu mengadaan seragam sekolah, makanya anak-naka kita minder muntuk pergi sekolah. Melalui program kami, tahun ajaran baru kita berikan baju gratis, shingga pemerataan pendidikan bisa dirasakan masyarakat. Selain itu, terharap guru, tak hanya guru negeri maupun swasta kami tingkatkan insentif, sehingga mereka bersemangat mendiikn anak-anak kita, ” katanya.
Lanjutnya, diketahui jika APBD Berau saat ini sebesar Rp 6 Triliun, seharinya dana pendidikan berau 20 persen dari APBD atau sebesar Rp 1,2 triliun. Namun, sampai saat ini belum mencapai 20 persen.
“Kami akan adakan gebrakan, kami akan tingkatkan kesejahteraan guru dari yang sudah ada sekarang, agar lulusan SMA tak enggan mengambil jurusan atau keperguruan tinggi jurusan keguruan. Agar orang pintar mau menempun pendidikan di jurusan keguruan dan mengabdi untuk mendidikan anak-anak kita,” tuturnya.
Terkait keterbukaan informasi publik, MP-AW mengatakan jika tak ada tawar menawar karena masyarakat saat ini sudah melek informasi dengan berbagai sosial medianya.
Tapi menurutnya tak hanya cukup dengan sistem. Pasalnya, sistem dinilai hanya sebagai alat bantu, namun bagaimana informasi ini bisa diketahui oleh masyarakat luas.
“Kita ambil contoh kasus di Rumah Sakit Abdul Rivai, ada kenaikan tarif 300 persen yang masih banyak belum diketahui oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang datang dan tak bawa uang yang cukup. Ke depan hal-hal seperti ini harus kita benahi,” ujarnya.
Sementara itu, Madri Pani juga memaparkan terkait jaminan kesehatan yang masuk dalam program unggulan mereka. Dengan besarnya APBD Berau, ia yakin Pemerintah Daerah bisa menggratiskan Jaminan Kesehatan untuk masyarakat.
“Tak hanya itu, kita juga ada program BPJS Non Upah, sehingga masyarakat yang bertani maupun nelayan juga punya jaminan yang nantinya bisa membantu mereka,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Dedy Warseto
