PORTALBERAU – Kementerian Kesehatan RI melaporkan perkembangan terbaru terkait kasus mpox atau cacar monyet di Indonesia.
Pihaknya menyebut sempat menerima sejumlah kasus suspek mpox di Jakarta dan Bali.
“Kemarin sempat ada lima suspek, terus beberapa hari yang lalu itu sempat ada 10 suspek dan kemarin ada dari Bandara Soekarno-Hatta itu dikatakan ada tiga suspek, ya,” beber Kepala Biro Komunikasi Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi kepada wartawan di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Dia menambahkan sampai saat ini ada tujuh sampel yang masih dalam pemeriksaan dengan selebihnya sudah dinyatakan negatif.
Lebih lanjut, dr Nadia mengatakan belum ada penambahan kasus cacar monyet di Tanah Air.
Sejauh ini ada total 88 pasien positif mpox di Indonesia.
“Jumlah kasus Mpox Indonesia masih belum bertambah dan Clade 1B, seperti yang di Kongo itu belum kita temukan sampai saat ini,” tegas dr Nadia.
Sudah ada total 88 kasus mpox di Indonesia sejak pertama kali terindentifikasi pada tahun 2022.
Secara rinci, kasus terkonfirmasi Mpox tersebar di enam provinsi, yakni Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur.
DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah kasus mpox tertinggi, yakni 59 pasien.
Kemudian, Jawa Barat menjadi wilayah kedua dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 13 pasien.
Sedangkan, Banten menjadi wilayah ketiga dengan kasus konfirmasi terbanyak, yakni sembilan pasien dan diikuti oleh Jawa Timur (tiga pasien), DIY (tiga pasien), dan Kepulauan Riau (satu pasien).
Kemenkes telah menyediakan vaksin mpox yang akan diberikan untuk kelompok kunci dengan sasaran LSL (Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki) atau pasangan seks multiple dan individu yang kontak dengan penderita Mpox dalam dua minggu terakhir.
“Vaksin Mpox saat ini terbatas dan digunakan pada sasaran prioritas di daerah yang dilaporkan adanya kasus. Lalu, khusus di Bali, karena akan dilaksanakan pertemuan internasional (Indonesia Africa Forum pada 1-3 September 2024) di mana ada beberapa peserta dari daerah terjangkit sehingga diperlukan adanya upaya mitigasi risiko untuk mencegah penularan Mpox,” jelas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes dr Prima Yosephine, MKM. (*)
