TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Meski dapat bantuan dari BWS Kalimantan V, pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Singkuang masih membutuhkan dana besar untuk selesai dan bisa beroperasi.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Decty Toge Manduli.
Decty menyebut, anggaran pertama pembangunan IPA Singkuang mencapai Rp 17 miliar, namun pekerjaan pertama itu belum diselesaikan.
“Memang kita butuh dana besar, tahun ini Rp 37 miliar itu juga tidak cukup,” katanya kapada wartawan, Senin (8/7/2024).
Untuk penyelesaiannya, dikatakan Decty masih membutuhkan sekitar Rp 100 miliar. Kebutuhan itu, dikatakannya akan diusulkan pada 2025 mendatang.
Sebab saat ini, target yang akan dicapai adalah kemampuan mesin mencapai 200 liter per detik sehingga bisa menjangkau pelanggan lebih banyak.
Namun, kebutuhan itu bisa saja turun, sebab disampaikannya, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V di Tanjung Selor dipastikan akan membantu membangun intake senilai Rp 35 miliar di tahun 2025. Sehingga hal itu tidak terlalu membebani APBD Berau lagi.
“Tapi, dengan bantuan itu kita masih kurang sekitar Rp 80 miliar untuk mencapai kemampuan 200 liter di Singkuang,” jelasnya.
Lebih lanjut Decty menjelaskan bahwa progres pembangunan IPA Singkuang disebut jauh dsri kata selesai. Sebab, rencananya disana akan dibangun 4 Reservoir. Namun, kini baru terbangun 1 saja.
“Secara umum, belum selesai, memang masih jauh belum selesai. Karena rencana kita ada 4 reservoir, ini baru 1. Yang sudah keluar sekitar Rp 17,3 miliar, nah nanti nanti yang Rp 37 miliar ini untuk bangun 3 reservoir lagi,” jelasnya.
Sehingganya, pihaknya telah mendapat kepastian adanya bantuan dari BWS Kalomantan V yang akan membantu membangun intake atau sistem pengolahan air yang baru diambil dari sungai sebelum masuk ke penampungan dan didistribusikan.
“IPA Singkuang itu masih butuh dana yang besar, belum lagi revitalisasi untuk jaringan dalam kota, kita masih butuh sekutar Rp 80 miliar lagi untuk selesai di dalam disitu termasuk kantor dan lainnya disana,” ujarnya.
Bahkan, Decty mendapat informasi bahwa nantinya Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan ikut untuk menyelesaikan proyek tersebut. Hal itu akan membantu menyelesaikan dan meringankan beban pemerintah daerah sehingga kebutuhan tidak terlalu membengkak.
Terpisah, Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan DPUPR Berau, Husaefah menuturkan bahwa memang tidak berfungsinya penyaluran air bersih di Batu Putih jadi pertanyaan banyak masyarakat. Husaefah menjelaskan, bahwa di 2020 pernah dilakhkan penanganan untuk Intake yang sebelumnga tidak terawat dan menjadi tidak layak.
“Jadi gini secara kegiatan di Batu Putih itu sepanjang yang kami tahu, 2020 pernah ada penanganan intake dulu, itu tidak terawat lah,” terangnya.
Penyaluran air bersih sendiri dikelola oleh Pemerintah Kampung Batu Putih. Hingga 2022 yang lalu terdapst pekerjaan berupa peningkatan jaringan pipa pvc yang dikeluhkan masyarakat telah diganti dan direvitalisasi sehingga baik.
“Sehingga di 2023 kita fokus di peningkatan pengolahan airnya, jadi di pengolahan itu bisa dibandingkan yang dulu dan sekarang,” jelasnya.
Kini juga, pengelolaan air bersih ditingkatkan. Dari sebelumnga hanya menyedot, ditampung kemudian langsung disalurkan ke masyarakat. Sekarang, untuk mengatasi tingginya kandungan mineral yang tidak dibutuhkan, maka pengelolaannya ditambah proses pengolahan air sebelum akhirnta ditampung dan disalurkan ke masyarakat.
Untuk saat ini, pengelolaan air tersebut masih dilakukan oleh Pemerintah Kampung Batu Putih, hanya saja tahun ini akan ada pembenahan kembali berupa perluasan jaringan penyaluran. Perluasan itu untuk menjangkau masyarakat lebih jauh lagi.
“Target kita tahun ini sampai di wilayah Lubang Kelatak, mereka juga membutuhkan. Jadi tahun ini ada kegiatan, sekalian menata kembali area yang masih belum lengkap, sarana penunjangnya itu,” tuturnya.
Terkait keluhan rendahnya tekanan air, Husaefah menuturkan bahwa selama ini menggunakan sumber energi dari mesin genset milik pemerintah kampung, apalagi belum ada penggunaan tarif itu menadikan penjagaannya cukup berat.
“Kedepannya air bersih di batu putih ini kita sasarkan gimana pembayaran seperti di kota pakai sambungan rumah, jadi dihitung sejumlah pemakaian di meteran,” ujarnya.
Sehingga, pendustribusian juga akan dilaksanakan setiap hari untuk menunjang pelayanan tersebut. Di 2023 yang lalu, pihaknya sempat mengajukan anggaran untuk membangun trafo listrik, namun akibat pernyataan PLN yang menerangkan jaringan listrik tidak bisa masuk menjadikan proyek tersebut gagal.
“Tapi, tahun ini sudah terpasang (Traffo, red) ternyata PLN yang memasangkan. Nah ini nanti kita akan uji monitoring,” jelasnya.
Secara garis umum, proyek penyediaan air bersih di Batu Putih hanya menyisakan sumber daya saja. Dikarenakan jaringan listrik oleh PLN sudah masuk, kedepan tinggal melakukan penyambungan saja.
Sehingga secara keselurugan, pekerjaan penyediaan air bersih di Batu Putih berdasarkan kontrak kerja telah selesai meski ada beberapa hal yang gagal sebelumnya dan telah terpenuhi tahun ini.
“Berdasarkan kontrak kerja kemarin sudah. Cuma tahun kemarin target kita listrik masuk untuk memutar itu tidak bisa, disitu kendalanya,” pungkasnya. (*)
Editor: Dedy Warseto
