TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Jajaran Polres berhasil membekuk dua orang pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite sebanyak 5 Ton.
Wakapolres Berau, Kompol Komank Adhi Andika Priyanto bersama Kasatreskrim, Iptu Ardian Priatna menerangkan pengungkapan kasus ini berlokasi Jalan Ahmad Yani, simpang tiga Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur pada 28 November 2023.
Ia menyebut, BB ywng yang berhasil pihaknya amankan diantaranya, satu unit mobil grand max dan 288 jeriken berisi BBM jenis pertalite ukuran 20 Liter.
“Tersangka yang kita amankan berjumlah 2 orang, berinisial AI (30) dan ID (24),” ungkapnya.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Berau, Iptu Ardian Priatna mengungkapkan, modus yang digunakan oleh pelaku ialah membeli BBM tersebut dari para pengecer pinggir jalan di Kabupaten Bulungan yang kemudian dikumpulkan dan menjualnya ke Wahau, Kutai Timur.
“Kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan melintasi Kabupaten Berau, setelah melakukan penyelidikan kita berhasil mengamankan. Untuk harga beli dan jualnya kita masih melakukan penyelidikan,” terangnya.
Diakui Iptu Ardian, kegiatan para tersangka ini sudah berjalan selama dua kali, dan yang kedua kalinya ini pihaknya baru bisa membekuk pelaku.
“Yang pertama mereka berhasil lolos dari kami, berdasarkan informasi lanjutan yang kedua ini baru berhasil kami ringkus,” katanya.
Dirinya menambahkan, akibat tindakannya para pelaku dikenakan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi yang telah diubah ketentuanya pada pasal 40 angka 9 dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja sebagaimana ditetapkan dalam Undang -undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang.
“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan latau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 60 Miliar,” tandasnya. (Yud/Ded)
