TANJUNG REDEB, PORTAL BERAU– Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau, Rudi P Mangunsong menyorosi peesoalan masih kurang maksimalnya pelayanan di Puskesmas yang ada di daerah pedalaman. Padhal, soal kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah terhadap masyarakat
“Dalam hal ini, Dinas Kesehatan berau harus seimbang antara prasaranan bangunan fisik maupun SDM dalam pelayanan juga dimaksimalkan,” ungkapnya
Rudi menambahkan, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak OPD. Maski bangunan terbilang bagus, namun masih harus memaksimalkan pelayanan dari segi kelengkapan peralatan maupun tenaga medisnya.
“Harapan kita jangan sampai sedikit-sedikit pasien dirujuk ke Rumah Sakit, jika memang bisa ditangani dipuskesmaa lebih bagus agar masyarakat tidak terlalu jauh untuk mendapat fasilistas kesehatan,” ujarnya.
Selain masalah pelayanan, kata Rudi, yang jadi perhatian pihaknya, adalah ketersediaan obat di fasilitas kesehatan, khususnya daerah perkebunan kerap kali didapati sudah habis sebelum waktunya.
Hal ini disebabkan, banyaknya perusahaan tidak memfasilitasi pekerjanya dengan klinik mandiri. Terlebih, rata-rata perusahaan menyerap pekerja dari luar daerah Kabupaten Berau.
Sehingga, lanjut Rudi, ketika pekerja sakit, terpaksa harus berobat ke Puskesmas setempat. Hal ini sangat berdampak pada persediaan obat yang mestinya diperuntukan bagi masyarakat lokal harus terbagi dengan warga luar daerah.
“Belum sampai satu semester obat sudah habis. Perusahaan punya klinik tapi tidak ada pelayanan, sakit sedikit kirim ke Puskesmas,” jelasnya.
“Memang warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan, tapi pada saat berobat mereka bukan ber KTP Berau. Akhirnya persediaan yang harusnya untuk warga berau dihabiskan oleh orang luar,” jelasnya.
Kendati demikian, dengan permasalahan yang ada mestinya pihak OPD bisa mengambil langkah antisipasi guna menstabilkan antara ketersediaan obat dan warganya.
Juga, menegaskan kepada pihak perusahaan untuk memaksimal klinik mandiri agar pelayanan maupun fasilitas yang diperuntukan ke masyarakat tidak terganggu.
“Perusahaan juga punya tanggung jawab. OPD mesti gesit dalam mengantisipasi keluhannya masyarakat,” tutupnya. (Adv/Ded)
