TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina meminta Pemkab Berau maksimalkan Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023.
Pasalnya, setelah penetapan APBD-P TA 2023, Pemkab Berau hanya memiliki waktu tiga bulan untuk merealisasikan serapan anggaran yang cukup besar tersebut. Terkhusus OPD diminta bekerja dengan optimal.
Elita menginginkan, segala bentuk serapan anggaran ataupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dari setiap OPD dapat mencapai target yang telah ditentukan.
“3 bulan lagi kurang lebih cukup untuk merealisasi semua program yang telah direncanakan oleh masing-masing OPD terkait,” ungkap Elita.
Dirinya mendorong, setiap pembangunan fisik mesti memperhatikan kualitas guna memiliki efek jangka panjang dan berfungsi dengan baik.
Karena menurutnya, jika Pemkab y bisa memfokuskan pembangunan yang diprioritaskan saat ini, tentu sangat berdampak pada tahap akhir pelaporan dan pastinya serapan akan lebih maksimal.
“Sebab, serapan anggaran di Kabupaten Berau bisa dikatakan belum maksimal. Jangan sampai nanti terjadi SiLPA,” katanya.
Selain itu, jika terus terjadi SiLPA, dikhawatirkan akan ada pengurangan anggaran untuk Berau. Karena dianggap tidak mampu mengelola keuangan. Sehingga tiap tahun terjadi SiLPA cukup tinggi.
“Ini yang kita khawatirkan, jika terus terjadi hal tersebut,” tegasnya.
Politikus Partai Golkar ini berharap, Bupati Berau, bisa menekan OPD yang ada, agar terus merealisasikan anggaran. Agar menghindari SILPA. Di sisi lain Elita juga menegaskan, anggaran yang terpakai harus jelas peruntukannya kemana. Jangan hanya tidak ingin jadi SiLPA tapi anggaran tidak jelas diarahkan kemana.
“Ini juga yang perlu diingatkan juga. Jangan hanya ingin habiskan uang. Tapi tidak tahu larinya kemana,” terangnya.
Elita menambahkan, OPD memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pengolaan anggaran dan DPRD melakukan pengawasan. Agar pembangunan di Berau bisa sejalan dan terus berkembang serta beriringan mensejahterakan masyarakat Bumi Batiwakkal.
“Benar, pengawasannya harus ketat. Jangan sampai anggaran digunakan tidak tepat tempatnya,” pungkasnya. (Yud/Adv/Ded)
