TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Harga jual dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang merupakan ketentuan dari pemerintah saat ini menyentuh angka Rp 2.300 perkilogram dari sebelumnya sempat merosot dan menimbulkan permasalahan bagi para petani sawit di Kabupaten Berau. Dengan harga yang diberikan saat ini, para petani sawit yang bermitra sudah dapat sedikit bernafas lega, terkecuali para petani sawit mandiri. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, Lita Handini.
Dikatakannya, harga TBS bagi para petani yang telah bermitra dinilai sudah cukup untung. Berbeda dengan para petani sawit mandiri yang belum bermitra dengan perusahaan.
“Harga TBS untuk petani sawit mandiri ditetapkan oleh pasar, jadi tergantung pasarnya. Kalau harga TBS yang ditetapkan pemerintah adalah untuk petani sawit yang bermitra atau plasma jangka waktu 10 tahun,” jelas Lita, Kamis (15/12/22).
Lita menyebut, supaya para petani sawit mandiri bisa mendapakan harga ketetapan dari pemerintah tersebut, ia mendorong agar petani tersebut bisa beralih untuk bermitra sesuai dengan Permentan Nomor 1 tahun 2018, yakni bermitra jangka panjang dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
“Dipastikan apabila bermitra akan memperoleh harga sesuai dengan harga pemerintah. Sekarang harga TBS dari pemerintah Rp 2.300 perkilogram,” tegasnya.
Dikatakannya, Disbun dalam hal ini tidak bisa memaksa para PKS untuk membeli TBS dari petani sawit mandiri dengan harga yang dari pemerintah provinsi. Pihaknya haja bisa memberikan himbauan saja kepada para PKS.
“Kita bisa memaksa para PKS apabila para petani sawit sudah bermitra,” terangnya.
Oleh karena itu, Lita berpesan bagi para petani sawit mandiri untuk bergabung dalam suatu kelompok tani atau bergabung dengan koperasi. Selanjutnya buatlah kemitraan dengan para PKS, dari Disbun Lita menyebut akan siap membantu memfasilitasi kemitraan anara para petani sawit mandiri dengan para PKS.
“Nanti kita buat kesepakatan kemitraan dengan kerjasama selama 10 tahun dan kita bisa paksa pabrik membeli TBS dengan harga pemerintah yang saat ini sudah mulai normal,” pungkasnya. (Yud/Ded)
