TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Dalam upaya penegasan dan pelaksana terkait perda tentang pengaturan retail nasional di Kabupaten Berau, jajarannya Komisi II DPRD Berau bersama pihak terkait yakni, Diskoperindag, DPMPTSP, Satpol PP dan forum sembako Kabupaten Berau melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Berau, Kecamatan Tanjung Redeb, Senin (14/11/22).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya mengatakan bahwa sesuai laporan yang disampaikan selama RDP berlangsung, bahwa ada salah satu retail nasional yang ada di berau melakukan kesepakatan untuk hanya membuka 16 gerai, namun saat ini retail tersebut sudah membuka cabang hingga 25 gerai.
“Mereka melanggar dari kesepakatan awal. Karena aturan dalam perda satu kampung satu toko. Informasi itulah yang kita sampaikan hari ini,” ujar Wendy
Wendi menyebutkan bahwa yang dilanggar adalah kesepakatan awal antara pihak retail dengan Pemkab Berau. Tetapi, dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2022 terkait pengaturan toko swalayan, waralaba dan retail nasional, maka hal itu nantinya akan ditertibkan kembali.
“Kita akan tekan dan dorong mereka, yang sudah terlanjur berinvestasi silakan saja. Tapi kita akan tetap menegakkan perda yang berlaku,” tegasnya.
Dikatakannya, daerah tidak melarang berkembang dan menjamurnya retail nasional. Namun, kedatangan retail tersebut perlu adanya penataan sehingga hal tersebut bisa merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau.
“Apabila kita bicara sistem oss kita tidak bisa membatasi. Kita tidak melarang hanya mengatur saja. Agar mereka dapat berkontribusi secara ekonomi untuk masyarakat secara merata,” jelasnya.
Dengan adanya penataan diharapkan, dapat menjadi indikator bagi masyarakat maupun pelancong yang bertandang ke Berau, bahwa Berau saat ini sudah dapat dikatakan maju dan berkembang. Wendy menambahkan, ke depan akan diadakan rakor lanjutan untuk membahas hal tersebut.
“Dengan banyaknya retail nasional yg masuk Berau, bisa menjadi indikasi bahwa Berau sudah lebih maju dan berkembang,” pungkasnya. (Yud/Ded)
