TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Bupati Berau, Sri Juniarsih, membuka kegiatan rapat koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang Berau, Kamis (28/7/22).
Sri mengatakan, ia sangat bangga karena Kabupaten Berau terpilih menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan geospasial Se-Kalimantan Timur. Kebijakan satu peta merupakan arahan strategis pemerintah untuk mensukseskan pembangunan nasional khususnya dalam menjawab permasalahan dari banyaknya tumpang tindih penggunaan lahan di daerah yang menghambat pertumbuhan ekonomi, karena tidak adanya kepastian penyediaan lahan untuk investasi pembangunan.
“Tentunya sangat membantu untuk satu data untuk Indonesia. Jadi kita bisa maping untuk mencatat kegiatan kedepannya,“ tuturnya.
Melalui jaringan informasi Geospasial, Sri berkeinginan peran dari OPD terkait di Kabupaten Berau dapat mendukung program-program pembangunan tingkat daerah maupun nasional yang efektif.
“Seperti kita ketahui, data adalah unsur terpenting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan,“ jelasnya.
Oleh karena itu, Sri meyakini bahwa kebijakan Satu Data Indonesia, adalah kebijakan tata kelola pemerintahan yang sangat bermanfaat untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, padu dan dapat di pertanggungjawabkan.
“Sangat tepatlah bila ada pepatah mengatakan data itu mahal harganya. Tapi akan lebih mahal lagi jika kita membangun tanpa data,” katanya
Sri mengaku, pihaknya memiliki komitmen untuk mengoptimalisasikan kebijakan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2022 tentang satu data Indonesia Kabupaten Berau, yang telah memberikan kemudahan akses, dapat dibagi pakaikan antara instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, dan memberikan jaminan kemanan karena menggunkan kode referansi dan data induk.
Sementara itu, Kepala Bapelitbang Berau, Nanang Bakran mengatakan, ada satu isu yang perlu diperhatikan. Yakni kesiapan Pemkab Berau dalam membangun dan mengembangkan ibukota negara nusantara (IKN) yang berlokasi di Kalimantan Timur.
“Salah satu faktor terpenting dalam pengembangan adalah ketersediaan data dan integritas antara data spasial, statistik, non spasial ataupun data keuangan,” terangnya.
Lanjut Nanang, program belanja pemerintah kini menjadi bagian dari data spasial. Dia menegaskan, untuk satu dari sekian faktor, yang perlu diperhatikan adalah data spasial yang presisi.
“Karena IKN itu bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat melainkan pekerjaan kita bersama, sehingga dapat menyediakan data yang dapat di akses langsung,“ ucapnya.
Dalam rakor diharapkan dapat menyamakan persepsi sepuluh lembaga kabupaten/ kota di Kalimantan Timur.
“Tentu tujuan kita agar data spasial yang dipunyai oleh daerah dapat di pakai bersama,” pungkasnya. (yud/mrt)
Tutup Rangkaian Hari Lingkungan Hidup 2026, PT Berau Coal Perkuat Komitmen Pertambangan Berkelanjutan Lewat Bimtek
TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Komitmen PT Berau Coal dalam mewujudkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan kembali ditegaskan melalui...
