TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Beberapa hari lalu Presiden Joko Wodod (Jokowi) telah memberikan aturan terkait bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (migor) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Terkait bantuan tersebut, Kepala Dinas Koprasi, Perindustrian dan Pendagangan (Diskoprindag) Berau, Salim menjelaskan bahwa dirinya sudah mengetahun terkait adanya bantuan tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini belum mendapatkan surat edarah (SE) terkait bantuan BLT migor.
“Benar menurut informasi memang ada BLT migor tersebut, tetapi sampai saat ini kita belum mendapatkan SE-nya. Sehingga kita belum bisa bicara banyak,” katanya.
Salim menjelaskan bahwa dirinya juga akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam hal ini Bupati Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Gamalis untuk membahas terkait bantuan tersebut. Pasalnya, hingga saat ini belum ada titik terang terkait BLT.
“Kita akan lakukan koordinasi dengan Provinsi/pusat untuk menanyakan BLT tersebut untuk kuota Kabupaten Berau,” terangnya.
“Dan semoga saja dalam waktu dekat ini SE tersebut bisa sampai di kita (Pemkab Berau, red) sehingga nanti akan kita pelajari seperti apa mekanisemnya dalam pemerbitan BLT, dan berapa kuota yang kita terima,” tandasnya.
Mendengan adanya BLT itu, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menerangkan bahwa terkait bantuan dari pusat untuk masyarakat ini ia meminta kepada Pemkab Berau khusunya instansi yang menangani agar bisa diprioritaskan. Pasalnya, ditengah harga sembako yang sedang merangkak naik bantuan tersebut bisa sangat membantu masyarakat.
“Ini adalah program yang sangat membantu masyarakat, dan saya meminta kepada Pemkab Berau bisa memperjuangkan itu, karena saat ini mereka sangat membutuhkan,” tegasnya.
Dan politisi Partai Golkar itu juga mengaskan kepada Pemkab Berau jika ada bantaun seperti ini semestinya harus ada kebijakan dalam jemput bola. Jangan hanya menunggu aturan-aturan yang diberikan dari pusat saja.
“Langsung mencari informasi terlebih dahulu jika ada hal yang sifatnya membantu masyarakat seperti saat ini, bila perlu kita yang langsung jemput bola dan mencari cara agar Berau bisa mendapatkan bantuan tersebut,” katanya.
“Jadi saya meminta hal ini bisa diseriusi, karena ini bersentuhan dengan masyarakat. Kasihan masyarakat kita (warga Berau, red) yang makin susah dengan semua harga yang naik bahkan langka,” tandasnya.
Dikutif dari JawaPos.com Pemerintah telah mempersiapkan bantuan langsung tunai minyak goreng (BLT) kepada masyarakat menengah kebawah. Bantuan disalurkan pada April hingga Juni 2022 dengan tujuan dapat menjaga daya beli masyarakat.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmawarta mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan oleh Kemensos akan ditargetkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Naik 150 ribu dari sebelumnya 20,5 juta KPM.
Para penerima ini terdiri dari kolompok program keluarga harapan (PKH) dan bansos pangan. Anggaran yang dipersiapkan untuk merealisasikan program arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp 6,2 triliun.
“Kita akan siapkan untuk 20,65 juta orang itu sebesar Rp 6,2 triliun untuk 20,65 juta keluarga yang selama ini sudah yang tahun 2022 ini menerima PKH dan bansos pangan,” terang dia dalam media briefing secara daring, Jumat (8/4).
Kemudian, untuk ranah TNI-Polri akan diberikan kepada 2,5 juta PKLW (pedagang kaki lima dan warung), utamanya warung makanan dan gorengan pada 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Alokasi anggaran sebesar Rp 750 miliar.
“Kita berikan kepada 2,5 juta PKLW, jumlah anggaran yang kita siapkan adalah Rp 0,75 triliun atau Rp 750 miliar,” tutur dia. (Ded)
