TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Angka persentase stunting yang masih cukup tinggi hingga mendapat sorotan dari pusat, ditanggapi Komisi I DPRD Berau yang memang membidangi kesehatan masyarakat. Ketua Komisi I DPRD, Fery Kombong, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau mulai mengubah strategi dalam hal penyuluhan pencegahan stunting.
“Masalah kelahiran bayi adalah masalah terkait teknis yang sudah seharusnya tugas dan fungsi berada pada Dinas Kesehatan. Apabila dengan sosialisasi yang telah dilakukan selama ini dirasa masih kurang dalam menurunkan persentase kasus stunting di Berau, maka sebaiknya Dinkes merubah strategi penyuluhan di lapangan. Petugas harus lebih kreatif lagi dalam memberikan sosialisasi agar lebih efektif dan mudah diterima masyarakat,” jelasnya ketika dihubungi Jumat (3/12).
Ia melanjutkan, kendala sebenarnya yang dihadapi petugas saat ini adalah kondisi masyarakat yang tingkat pendidikannya belum cukup tinggi. Selain itu, mayoritas kasus stunting juga banyak terjadi di daerah perkampungan yang memang masih susah mendapatkan akses kesehatan.
“Jadi masyarakat lebih mempercayai apa yang telah dilakukan selama turun menurun dalam hal mempersiapkan kelahiran bayi. Di sana kan biasa kolaborasi antara ilmu kesehatan dan kepercayaan lokal, itulah yang perlu diedukasi atau diberikan pemahaman ke masyarakat,” tambahnya.
Selain itu ditambahkannya, masalah lain adanya stunting yakni ketika seorang ibu tidak paham gizi apa yang harus dipenuhi untuk anak, dan kadang memberi makan agar anak kenyang saja sehingga kurang memperhatikan keseimbangan gizi, vitamin dan protein. Dengan adanya sosialisasi dari Dinkes yang juga turun ke posyandu hingga ke kampung-kampung, lambat laun nantinya angka stunting di Berau akan berkurang.
“Harapan kita tidak ada lagi kasus stunting di berau. Stunting kan banyak faktor yang menyebabkan, bisa jadi karena pernikahan dini dimana calon ibu belum siap untuk memiliki buah hati maupun faktor gizi yang masuk bagi bayinya. Satu hal yang penting juga, semua dukungan baik dinas terkait dan masyarakat harus berjalan beriringan, termasuk juga PKK,” pungkasnya. (Ded/Adv)
