TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Wakil Bupati Berau, Gamalis hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Dana Nasional (Rakorwasdanas). Dalam rapat ini, Gamalis mendengar langsung arahan dan penyampaian dari Kementrian Dalam Negeri(Kemendagri) KPK dan BPKP secara virtual di ruang Rapat Diskominfo Berau, Pada Selasa (31/8/21). Turut hadir dalam rapat tersebut Setda Berau; M. Ghazali; Kepala Inspektorat, Riza Fahmi dan Plt Asisten III, Maulidiyah.
Gamalis menjelaskan, rapat kali ini ialah sinergitas antara BPKP, KPK dengan Kemendagri terkait seluruh kegiatan yang ada di Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov). Baik itu APBD , Aset dan seluruhnya menyangkut pendanaan.
Sejauh ini semenjak ia menjabat 6 bulan lebih, terkait pendanaan dikatakan Gamalis berjalan dengan lancar, tidak ada penyalahgunaan anggaran.
“Alhamudulillah tidak ada indikasi ,Artinya jika ada hal-hal yang sudah keluar jalur, diawal awal kita harus meluruskan,”ungkapnya.
Terpisah Plt Asisten III, Maulidiyah menjelaskan,
rapat ini diundang oleh KPK yang bekerja sama dengan BPKP dan Kemendagri, dalam rangka optimalisasi Monitoring Central Pretension (MCP).
Tujuan dari Rakorwasdanas ini adalah KPK selama ini mempunyai program yang terfokus ke 8 area, yakni Terkait dengan perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, perizinan, pegawasan afip, Manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah,manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.
“8 fokus ini yang harus dipenuhi, seluruh Kabupaten atau kota se Indonesia, jadi ada penilaian dari KPK,” Ujarnya.
Lebih lanjut dikatakanya, pihaknya mempunyai Sistem yakni Sistem Jaga, yang harus diisi Terkait 8 indikator tersebut.
“KPK akan mengontrol Terkait data yang diisi dilaporan sistem jaga tersebut,” Ungkap Maulidiyah.
“Alhamdulillah untuk Kabupaten Berau, kami lakukan cek data semalam melalui sistem jaga ini, Berau sudah masuk zona kuning 28,8%, jadi untuk penganggaran daerah kita sudah lumayan efektif dan 7 program KPK lainnya,” Tandasnya. (Rzl/Ded)
