TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau menggelar sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang juga dirangkaikan dengan rakor adminduk 2020.
Kegiatan yang digelar di Balai Mufakat tersebut dibuka secara simbolis oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Berau, Muhammad Ramadhan
Pjs Bupati Berau Muhammad Ramadhan menyebutkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas dan urusan wajib pemerintah dibidang adminsitrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
“Dari Pelaksanaan tugas tersebut, terdapat dua produk yang menjadi output utama, yaitu yang pertama dokumen kependudukan dan yang kedua database kependudukan,” kata Ramadhan.
Pelayanan adminduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Berau kata Ramadhan saat ini termasuk berkinerja dangan baik, hal itu dapat terlihat dengan kualitas pencapaian Semester 1 Tahun 2020.
“Beberapa kebijakan yang terus digulirkan merupakan suatu komitmen pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan,” tuturnya
“Dapat dipahami juga bahwa titik berat dalam orientasi program pembangunan adalah pada pembangunan manusianya dan keberhasilan pembangunan manusia secara komperehensif dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM),” ungkapnya.
Lanjut Pjs Bupati Berau itu mengatakan peran dokumentasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sudah dapat dirasakan manfaatnya dalam berbagai hal seperti seperti peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas demokrasi melalui pilkada serentak, pencegahan kriminalitas, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran dan pelyanan publik lainnya.
“Oleh karena itu pemerintah daerah berkomitmen terus mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan terobosan-terobosan melalui program kegiatan yang mengarah pada tertib adminduk
“Sehingga diharapkan dapat memacu kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki identitas kependudukan yang valid dan terupdate. Upaya-upaya Pemerintah daerah tersebut juga membutuhkan keterlibatan stakeholders yang sadar akan kepentingan administrasi kependudukan,” pungkasnya. (*)
