TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Bertempat di ruang rapat Sangalaki Setkab Berau, Selasa (26/11), digelar rapat koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda) yang diinisiasi Inspektorat Kabupaten Berau. Rakorwasda yang dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tema APIP kompetensi Mengawasal Pemerintah Daerah di lingkungan Pemkab Berau tersebut, dihadiri dan dipimpin langsung Bupati Berau, Muharram bersama Wakil Bupati, Agus Tantomo.
Kepala Inspektorat Berau, Riza Fahmi, dalam paparannya menyampaikan, rapat koordinasi pengawasan daerah digelar dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengawasan intern pemerintah. Dimana diperlukan koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh dengan meliputi perumusan kebijakan perencanaan, perumusan kebijakan pelakanaan perumusan kebijakan pelaporan, serta pemantauan tidak lanjut hasil pengawasan. “Pada pengawasan sepanjang tahun 2019, APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) telah merealisasikan pengawasan baik OPD, Bosda, alokasi dana kampung maupun pemeriksaan khusus,” ungkapnya.
Sementara Bupati Berau, Muharram, dalam arahannya menegaskan pentingnya rapat koordinasi pengawasan daerah yang digelar Inspektorat Kabupaten Berau untuk menambah pemahaman dalam hal pengawasan daerah. Melalui rakor ini diharapkan semakin memaksimalkan OPD yang ada semakin paham regulasi dan mentaatinya. Pasalnya ketika taat dengan aturan maka tidak akan ada permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetap. Pimpinan OPD dikatakan Muharram harus tahu betul menempatkan aparatur yang memiliki kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan mengerti dengan regulasi aturan yang ada. “Jadi intinya mari semua OPD harus paham betul dengan aturan aturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporannya,” tegasnya.
Suksesnya seorang APIP dikatakan Muharram bukan pada banyaknya temuannya dari setiap hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan. Akan tetapi suksesnya APIP adalah ketika melakukan pemeriksaan disetiap OPD hasilnya nihil. “Bagaimana bisa nihil, karena paham regulasi dan taat pelaksanaan, sehingga tidak ada kesalahan dan penyimpangan, hingga akhirnya tidak ada temuan,” jelasnya.
Untuk itu Bupati Muharram berharap seluruh OPD yang mengikuti rapat koordinasi pengawasan daerah ini dapat mengikuti dengan serius. Harapannya seluruh aparatur memahami regulasi dan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dalam tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksanakan dan tercapai dengan baik. “Perannya APIP harus bisa memberikan pemahaman kepada seluruh aparatur OPD dengan aturan dan regulasi yang ada,” tandasnya. (hms8)
