JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof H.M. Tito Karnavian, Ph.D menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tepat sasaran. Salah satunya dengan mengimplementasikan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Hal itu ditegaskannya usai melakukan kunjungan ke Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
“Salah satu tugas dari Mendagri itu adalah melakukan Pembinaan Pembangunan, artinya ada dana yang cukup besar ditransfer ke daerah, itu harus tepat sasaran, di antaranya harus menyinkronkan antara visi-misi Bapak Presiden dengan kebutuhan khas masyarakat pembangunan lokal,” kata Mendagri.
Sebagaimana diketahui, Program Prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah terkait dengan pembangunan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, mempermudah investasi, transformasi SDA ke manufaktur teknologi, serta perbaikan regulasi.
“Jangan sampai aturan-aturan menghambat investasi terutama untuk lapangan kerja, karena kita dengan bonus demografi yang sangat tinggi. Kalau seandainya mereka tidak mendapatkan lapangan kerja, anak-anak muda kita akan ada konflik, pelanggaran hukum, gangguan kriminalitas, kalau mereka dapat lapangan kerja otomatis gangguan-gangguan itu tidak terjadi,” terangnya.
Dengan demikian, Mendagri berharap Program Pemerintah Pusat sejalan dengan Pemerintah Daerah. Tak hanya itu, pihaknya juga ingin memastikan, setiap dana yang dikucurkan Pemerintah diimplementasikan dalam program yang dapat berguna bagi masyarakat.
“Jadi yang ingin kita sampaikan kewenangan salah satu tugas dari Mendagri adalah untuk meyakinkan, memberi pembinaan agar program di daerah sinkron dengan Pemerintah Pusat. Kita juga sisir, jangan sampai hanya ‘sent’ berarti jangan hanya buat program, tapi harus ‘delivered’ dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu indikator yang dapat dilihat adalah banyaknya belanja modal yang digunakan. Meski belanja modal dimaksud perlu dipastikan apakah menyentuh masyarakat atau tidak.
“Cara melihatnya apakah lebih banyak belanja pegawai, barang, atau modal. Kalau belanja pegawai dan barang yang banyak, berarti itu lebih banyak kepentingan pegawainya, yang diterima dan digunakan masyarakat kecil. Sebaliknya, kalau belanja modalnya besar itu yang bagus, tapi kita harus lihat lagi belanja modal itu betul-betul yang menyentuh masyarakat atau sekadar pengadaan,” terangnya.
Untuk itu, ia akan melakukan evaluasi terkait dana yang digunakan pemerintah daerah, termasuk penyerapan anggarannya. Ia pun menjanjikan, bagi Pemda yang penyerapan anggarannya baik, akan diberikan apresiasi.
“Kita akan melakukan evaluasi akhir tahun ini, kita lihat dari Provinsi, Kabupaten/Kota, kita akan buat iklim yang kompetitif, yang bagus akan kita berikan penghargaan, yang kurang bagus akan disebutkan, kemudian setelah itu juga akan aktifkan APIP, inspektorat, untuk melihat dan menyisir program-program tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
