BALIKPAPAN, PORTALBERAU — Balikpapan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu motor penggerak ekonomi di Pulau Kalimantan. Kota ini resmi ditetapkan sebagai pusat Desk Investasi Kalimantan, sebuah langkah strategis pemerintah untuk mempercepat realisasi penanaman modal sekaligus mengurai berbagai hambatan yang dihadapi investor.
Penetapan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Aula Balai Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026).
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Edy Junaidi Harahap mengatakan, keberadaan Desk Investasi menjadi upaya pemerintah memastikan komitmen yang disampaikan investor benar-benar terealisasi.
Menurutnya, selama ini masih terdapat kesenjangan antara nilai investasi yang dijanjikan dengan realisasi di lapangan. Berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha membutuhkan pendampingan dan pengawalan agar tidak menghambat masuknya modal.
“Antara nilai komitmen dan realisasi ini terkadang ada gap yang sangat besar. Itulah pentingnya keberadaan Desk Investasi ini,” kata Edy.
Balikpapan dipilih sebagai pusat layanan investasi Kalimantan karena memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas penanaman modal di kawasan tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sekitar 46 persen realisasi investasi di Pulau Kalimantan berada di Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen terkonsentrasi di Kota Balikpapan.
“Balikpapan merupakan representasi kota bisnis ataupun daerah yang ramai investasi di kawasan Kalimantan. Itu sebabnya Balikpapan kita tetapkan sebagai tempat Desk Investasi untuk wilayah Kalimantan,” ujarnya.
Edy menjelaskan, Desk Investasi tidak hanya bertugas mendorong peningkatan nilai penanaman modal. Lebih dari itu, keberadaannya diharapkan membantu mengarahkan investasi agar sesuai dengan potensi dan karakteristik ekonomi masing-masing daerah.
Ia mencontohkan, Balikpapan memiliki kekuatan pada sektor jasa dan perdagangan, sedangkan sejumlah daerah lain masih mengandalkan sektor primer, termasuk pertambangan.
Menurutnya, keseimbangan antarsektor perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi tidak bergantung pada satu sektor saja. Pengembangan sektor jasa, perdagangan, dan industri harus berjalan seiring dengan pemanfaatan sumber daya alam.
“Jangan sampai sektor primernya sudah habis, tetapi sektor jasa dan perdagangannya belum siap menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Karena itu, Desk Investasi diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk meningkatkan kualitas iklim usaha, mempercepat penyelesaian persoalan perizinan, serta memastikan investasi yang masuk memberikan dampak ekonomi jangka panjang.
Sementara itu, Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana yang membacakan sambutan Wali Kota Balikpapan menyebut, penetapan tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap posisi strategis Balikpapan.
Kepercayaan itu dinilai sejalan dengan capaian investasi yang terus menunjukkan tren positif.
Sepanjang 2025, realisasi investasi Balikpapan tercatat mencapai Rp27,25 triliun. Angka tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp23,78 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp3,47 triliun.
Kinerja tersebut berlanjut pada 2026. Hingga triwulan III, realisasi investasi Balikpapan telah mencapai Rp15,56 triliun atau 75,32 persen dari target tahunan sebesar Rp20,68 triliun.
“Realisasi ini kembali mengukuhkan posisi Balikpapan sebagai daerah dengan perolehan nilai investasi tertinggi di Kalimantan Timur, serta masuk dalam jajaran kota dengan realisasi investasi terbesar di luar Pulau Jawa,” kata Sudirman.
Pertumbuhan aktivitas ekonomi juga tercermin dari penerbitan 3.443 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru hingga triwulan III 2026.
Untuk menjaga tren tersebut, Pemkot Balikpapan terus memperkuat pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Langkah yang dilakukan meliputi penyederhanaan proses perizinan, pendampingan legalitas usaha, hingga penguatan kepastian hukum dan stabilitas keamanan bagi investor.
Selain itu, pemerintah kota mulai membuka peluang investasi baru melalui pengembangan kawasan industri berbasis sinergi di wilayah Kariangau dan Balikpapan Utara.
Penguatan infrastruktur, dukungan logistik, serta konektivitas juga menjadi prioritas untuk memperkuat peran Balikpapan sebagai superhub industri dan jasa sekaligus daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sudirman menegaskan, keberadaan Desk Investasi diharapkan membuat koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat semakin efektif, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat kegiatan usaha.
“Kami berkomitmen penuh memastikan setiap hambatan perizinan dan kendala teknis pelaku usaha di lapangan dapat diselesaikan secara cepat, terukur, dan transparan,” ujarnya.
Dengan ditetapkannya Balikpapan sebagai pusat Desk Investasi Kalimantan, pemerintah berharap peluang penanaman modal di seluruh wilayah Kalimantan semakin terbuka. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor usaha, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (*/)
Editor: Dedy Warseto





