TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Dinas Pangan Kabupaten Berau bersama Dinas Pangan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperketat pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat. Sejumlah komoditas pertanian di Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) diambil sebagai sampel untuk memastikan produk pangan bebas dari kandungan berbahaya.
Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Pangan Berau, Sumarsono, mengatakan sejumlah komoditas menjadi sasaran pengambilan sampel dalam kegiatan tersebut. Di antaranya cabai hijau, jeruk, kentang, berbagai jenis sayuran, buah-buahan, hingga ayam.
Sampel yang telah dikumpulkan selanjutnya menjalani dua tahapan pengujian. Sebagian diperiksa menggunakan rapid test atau uji cepat, sedangkan sampel lainnya dikirim ke laboratorium PT Mutu Agung di Bekasi untuk menjalani pengujian lebih mendalam.
“Pengujian laboratorium ini untuk mendapatkan hasil yang lebih detail, karena kami juga memiliki alokasi anggaran khusus untuk pengujian tersebut,” jelasnya.
Sumarsono menyebutkan, pengawasan keamanan pangan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Namun, pada 2026 intensitas kegiatan sedikit berkurang akibat kebijakan efisiensi anggaran yang turut berdampak pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Meski demikian, pihaknya tetap berupaya menjalankan kegiatan prioritas, terutama memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar keamanan dan mutu.
Ia memastikan, berdasarkan hasil pengawasan dan pengujian yang selama ini dilakukan, belum ditemukan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di Berau yang terindikasi mengandung residu pestisida maupun cemaran berbahaya, seperti timbal, arsenik, dan sianida.
“Alhamdulillah, kondisi pangan segar kita selama ini masih aman dan terkendali. Tetapi pemantauan tetap harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pengambilan sampel,” ungkapnya.
Pengawasan tersebut tidak hanya menyasar produk yang telah beredar di pasaran. Dinas Pangan juga melakukan pengawasan sejak tahap produksi atau pre-market, termasuk memberikan pembinaan kepada petani terkait proses budidaya dan penggunaan pestisida pada komoditas pertanian.
Selanjutnya, pengawasan dilakukan pada tahap post-market melalui pengambilan sampel produk yang dijual di pasar tradisional maupun pasar modern.
Bahkan, pengawasan kini diperluas hingga rantai pasok pangan segar untuk kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemeriksaan mencakup pemasok, kualitas komoditas yang diterima, hingga aspek sanitasi dan higiene.
Sumarsono menyebutkan, dari 17 dapur SPPG yang tercatat di Berau, sebanyak delapan dapur telah beroperasi aktif. Berdasarkan hasil pengawasan sejauh ini, pasokan pangan segar untuk kebutuhan delapan dapur tersebut masih dalam kondisi aman.
“Pengawasan kami lakukan bersama, baik melalui uji cepat maupun pengujian laboratorium. Sejauh ini pasokan pangan segar untuk dapur SPPG yang sudah aktif masih aman,” katanya.
Selain pengawasan komoditas pangan segar, pihaknya juga menyoroti peredaran beras fortifikasi di pasaran. Beras tersebut merupakan produk yang diperkaya dengan tambahan vitamin dan mineral, seperti zat besi, zinc, dan magnesium, untuk membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Menurutnya, masih terdapat kesalahpahaman di kalangan pedagang maupun masyarakat yang menganggap beras fortifikasi sebagai produk premium dengan kualitas jauh lebih tinggi dibandingkan beras biasa. Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan untuk menjual produk dengan harga yang tidak sesuai ketentuan.
Padahal, fortifikasi hanya merupakan proses penambahan zat gizi tertentu untuk meningkatkan kandungan nutrisi beras. Hal itu bukan berarti produk tersebut dapat dijual dengan harga jauh di atas kewajaran.
Terkait isu peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar hingga dugaan pemalsuan produk, Sumarsono memastikan pihaknya telah menindaklanjuti laporan yang masuk di Berau.
Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat laporan dari salah satu distributor atau pelaku usaha ritel modern. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap kesesuaian label dan kualitas produk.
“Setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap label dan kualitas barang, ternyata masih sesuai. Jadi, untuk Berau sejauh ini belum ditemukan beras fortifikasi yang menyalahi ketentuan ataupun terindikasi palsu,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap peredaran pangan akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat mendapatkan produk yang aman, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto




