BALIKPAPAN, PORTALBERAU– Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menargetkan peningkatan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi 250 unit pada 2027. Target tersebut meningkat dibandingkan program tahun 2026 yang menyasar 100 rumah warga.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kota memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan sehat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Wali Kota Balikpapan Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME., mengatakan, penyediaan rumah layak huni merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi ruang bagi keluarga untuk tumbuh dan membangun masa depan.
“Rumah bukan hanya tempat untuk tinggal. Di dalam rumah ada keluarga, ada harapan, ada tempat untuk beristirahat, berkarya dan membesarkan anak-anak,” ujar Rahmad Mas’ud, Sabtu (14/11/2026).
Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian pemerintah pusat terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat. Menurutnya, program perumahan nasional perlu didukung pemerintah daerah agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Rahmad menegaskan, Pemkot Balikpapan siap bersinergi dengan pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan dan program perumahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Komitmen tersebut juga telah dimasukkan dalam arah pembangunan daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu program prioritas Pemkot Balikpapan.
Sasarannya tidak terbatas pada warga yang tinggal di kawasan kumuh. Masyarakat di luar kawasan kumuh yang masih menempati rumah dengan kondisi tidak memenuhi standar kelayakan juga menjadi perhatian pemerintah.
Adapun indikator rumah layak huni mencakup kecukupan luas bangunan, ketersediaan air minum, sanitasi yang memadai, serta kondisi fisik bangunan yang aman dan kokoh.
Melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), pemerintah kota terus mendorong peningkatan kualitas rumah warga sekaligus pembenahan lingkungan permukiman.
Peningkatan target dari 100 menjadi sekitar 250 unit pada 2027 diharapkan mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Balikpapan. Selain perbaikan fisik bangunan, program ini juga menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih sehat dan nyaman.
Di sisi lain, pemerintah pusat terus mengakselerasi Program 3 Juta Rumah melalui berbagai skema, termasuk bantuan bedah rumah dan penyediaan rumah subsidi.
Secara nasional, Program Bedah Rumah menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni agar dapat memenuhi standar hunian yang lebih aman dan nyaman.
Pemkot Balikpapan berharap sinergi dengan pemerintah pusat dapat memperluas jangkauan bantuan perumahan. Dengan demikian, semakin banyak keluarga yang mendapatkan kesempatan tinggal di rumah yang memenuhi standar kelayakan sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. (*/)
Editor: Dedy Warseto
