TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Wakil Bupati Berau, Gamalis, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bersikap terbuka dan kooperatif dalam memenuhi kebutuhan data maupun dokumen selama proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Pemkab Berau saat ini mendapat waktu lima hari untuk melakukan sejumlah perbaikan dan penyesuaian terhadap hal-hal yang menjadi catatan dalam proses pemeriksaan tersebut.
Gamalis mengatakan, seluruh OPD diminta segera menindaklanjuti setiap kebutuhan yang disampaikan tim pemeriksa agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.
“BPK memberikan waktu lima hari kepada kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian. Setelah semuanya selesai, mereka akan menyusun dan memberikan laporan. Sekarang kita tinggal menunggu proses selanjutnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, koordinasi terkait pemeriksaan tersebut melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah. Mulai dari para asisten, staf ahli, kepala OPD, kepala bagian, kepala satuan, hingga kepala badan turut dilibatkan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pemeriksaan tidak mengalami kendala.
Menurut Gamalis, Pemkab Berau berharap tidak ditemukan persoalan mendesak yang membutuhkan penanganan khusus. Kendati demikian, seluruh perangkat daerah tetap harus bersikap kooperatif serta menyampaikan informasi secara terbuka sesuai kondisi sebenarnya.
Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini masih menghadapi keterbatasan anggaran. Situasi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pemerintah ke depan.
“Dengan kondisi fiskal kita seperti sekarang, tentu ruang gerak pemerintah daerah untuk berbuat banyak juga terbatas. Ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran ke depan,” jelasnya.
Gamalis menegaskan, tidak ada OPD tertentu yang secara khusus dibebani tanggung jawab dalam proses tersebut. Sebaliknya, seluruh perangkat daerah harus membangun kerja sama dan kolaborasi agar pengumpulan data serta penyampaian informasi kepada tim pemeriksa berjalan transparan.
Ia pun mengingatkan agar tidak ada OPD yang menghambat atau menutup-nutupi informasi yang dibutuhkan BPK RI. Seluruh permintaan data harus dipenuhi secara terbuka dan sesuai fakta di lapangan.
“Lebih kepada kerja sama. Kita ingin semua OPD bisa berkolaborasi dengan baik, transparan, dan menjawab seluruh kebutuhan pendataan. Jangan sampai ada yang dihalang-halangi, sehingga laporan yang disampaikan bisa lebih terbuka dan transparan,” pungkasnya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
