TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Bertambahnya dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Berau membuat pengawasan terhadap kualitas makanan semakin menjadi perhatian.
Pemkab Berau kini menyiapkan inspeksi terhadap 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan makanan yang diterima siswa benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
Langkah tersebut dilakukan menyusul masih adanya pelaksanaan program MBG yang dinilai belum sepenuhnya sesuai harapan. Pemeriksaan nantinya tidak hanya menyasar makanan yang telah siap dibagikan, tetapi juga mencakup kualitas bahan baku, kebersihan dapur, proses pengolahan hingga pendistribusian.
Ketua Satgas Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebenarnya telah berjalan sejak satgas dibentuk pada 2025. Namun, menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri, Pemkab Berau akan kembali melakukan verifikasi terhadap 14 SPPG.
Menurutnya, pemeriksaan juga akan mencakup kelengkapan administrasi dan persyaratan operasional masing-masing dapur. Sebab, masih terdapat SPPG yang telah beroperasi, tetapi kelengkapan persyaratannya perlu dipastikan kembali.
Di sisi lain, fasilitas SPPG yang berada di kawasan Limunjan dan Perumahan Korpri hingga kini belum dimanfaatkan. Sementara sejumlah dapur yang telah beroperasi dibangun secara mandiri oleh pihak vendor.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa pelaksanaan MBG harus tetap berorientasi pada tujuan utama program, yakni meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak. Karena itu, kualitas makanan tidak boleh dikesampingkan hanya karena program tersebut melibatkan penyedia jasa atau vendor.
Ia menyoroti masih adanya sajian makanan yang belum memenuhi ekspektasi. Mulai dari kualitas bahan pangan, kebersihan perlengkapan makan hingga variasi menu perlu menjadi perhatian penyedia.
“Jangan sampai orientasi program ini bergeser hanya untuk mencari keuntungan. Anak-anak harus mendapatkan makanan yang layak, bergizi, dan disajikan dengan memperhatikan kebersihan. Menu juga perlu dibuat beragam agar mereka tidak menerima makanan yang monoton,” tegasnya.
Sri Juniarsih juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pangan, agar melakukan pengawasan secara langsung terhadap kualitas makanan. Pengawasan tidak cukup hanya sebatas pemeriksaan administrasi, tetapi harus memastikan kondisi pangan yang disajikan kepada siswa.
Pihak sekolah pun diharapkan ikut berperan mengawasi makanan yang diterima dan dikonsumsi para peserta didik.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan bahwa inspeksi terhadap 14 SPPG saat ini tengah dipersiapkan agar proses pemeriksaan berjalan lebih terarah. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dengan menelusuri setiap tahapan pengelolaan makanan.
“Kami ingin pemeriksaan ini benar-benar menyentuh proses di lapangan. Bukan hanya melihat makanan yang sudah tersaji, tetapi juga memastikan bahan yang digunakan layak, pengolahannya benar, dan distribusinya berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat 17 SPPG di Kabupaten Berau, dengan empat di antaranya belum beroperasi. Pengembangan fasilitas juga masih berlanjut. Dari target awal sebanyak 30 SPPG, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat rencana pengembangan hingga 42 unit. Selain itu, empat calon SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan.
Dengan rencana penambahan tersebut, pengawasan terhadap seluruh penyedia MBG dinilai semakin penting. Sebab, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh banyaknya dapur yang beroperasi maupun jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga kualitas gizi, kebersihan, dan keamanan pangan yang diterima anak-anak di Kabupaten Berau. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
