TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersama DPRD Berau menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Berau dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap persetujuan penetapan Raperda Perubahan APBD 2026, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Berau, Rabu (30/9/2026).
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, penyusunan Perubahan APBD 2026 berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sebelumnya telah disepakati Pemkab bersama DPRD.
“Setelah kita mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi dewan, tentu ada catatan, saran, masukan, usulan maupun kritik. Hal-hal tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah, kata dia, akan memperhatikan setiap pandangan yang disampaikan karena pada prinsipnya diarahkan untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih baik.
“Ini semua bertujuan untuk mencapai apa yang terbaik bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Karena itu, setiap catatan yang disampaikan akan menjadi bahan perhatian pemerintah,” katanya.
Ia menjelaskan, Perubahan APBD 2026 disusun untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah sekaligus memastikan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien hingga akhir tahun anggaran.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp3,674 triliun, meningkat sekitar Rp949,56 miliar dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp2,724 triliun.
Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sekitar Rp486,63 miliar, serta pendapatan transfer sebesar Rp3,172 triliun.
Sementara itu, belanja daerah setelah perubahan mencapai sekitar Rp3,946 triliun, meningkat sekitar Rp533,83 miliar dari anggaran sebelumnya sebesar Rp3,412 triliun.
Kenaikan belanja terutama terdapat pada belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi menjadi sekitar Rp2,244 triliun, sedangkan belanja modal mencapai Rp1,401 triliun.
“Perubahan APBD ini memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan daerah setelah dilakukan perhitungan kembali terhadap pendapatan dan belanja. Harapannya, pelaksanaannya tetap efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta keterbatasan waktu sampai akhir tahun,” jelasnya.
Ditambahkannya, dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya ditetapkan sebesar sekitar Rp272,64 miliar.
“Kami selanjutnya akan memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai ketentuan dan target pembangunan daerah,” kuncinya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
