TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Kepala Kampung (Kakam) Sukan Tengah, Bunyamin, menyoroti sejumlah program pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau, khususnya pada bidang Sumber Daya Air (SDA).
Menurut Bunyamin, program yang masuk ke wilayah Kampung Sukan Tengah dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi usulan maupun kebutuhan yang telah disampaikan pemerintah kampung.
Ia menilai, penentuan kegiatan pembangunan seharusnya lebih mengacu pada skala prioritas dan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
“Yang kami harapkan tentu pembangunan itu sesuai dengan apa yang menjadi usulan dari kampung. Karena kami yang berada di lapangan lebih mengetahui kebutuhan masyarakat dan kondisi yang ada,” ungkapnya, Kamis (11/9/2026).
Bunyamin mengatakan, pemerintah kampung selama ini telah menyampaikan sejumlah usulan pembangunan melalui mekanisme perencanaan yang ada.
Namun, kata dia, ketika program direalisasikan, terdapat kegiatan yang menurutnya tidak sesuai dengan kebutuhan yang dianggap lebih mendesak oleh masyarakat.
Ia menyebut, kondisi tersebut membuat dirinya sebagai kepala kampung berada dalam posisi yang serba salah. Di satu sisi, pemerintah kampung memiliki kewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat, sementara keputusan mengenai program dan kegiatan pembangunan berada pada kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.
“Sebagai kepala kampung kami juga serba salah. Kami menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi ketika yang direalisasikan berbeda dengan usulan, tentu masyarakat kembali bertanya kepada pemerintah kampung,” katanya.
Bunyamin berharap perencanaan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur SDA, tidak hanya melihat ada atau tidaknya program, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Ia menilai pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Karena itu, aspek kualitas menurutnya perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
“Jangan hanya sekadar ada pembangunan. Yang paling penting adalah manfaatnya untuk masyarakat dan kualitas pekerjaannya,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan pola penentuan program apabila kegiatan yang masuk tidak sejalan dengan usulan dan skala prioritas yang disampaikan pemerintah kampung.
Bunyamin bahkan menyinggung adanya dugaan pertimbangan kepentingan tertentu dalam proses penentuan program.
Namun, ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi agar perencanaan pembangunan ke depan lebih transparan dan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat melihat ada kepentingan lain di balik penentuan program. Kami berharap semuanya dikembalikan pada kebutuhan dan prioritas pembangunan,” tegasnya.
Dirinya menyampaikan, pemerintah kampung tidak bermaksud menolak pembangunan yang diberikan pemerintah daerah. Justru, pihaknya menginginkan agar setiap program yang masuk ke kampung benar-benar memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah kampung dengan DPUPR Berau dapat diperkuat, khususnya dalam proses penyusunan dan penetapan kegiatan. Dengan begitu, usulan dari kampung dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan program yang akan direalisasikan.
“Intinya kami mendukung pembangunan. Tetapi kami ingin pembangunan itu benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, berdasarkan prioritas, dan kualitasnya juga diperhatikan,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
