TALISAYAN, PORTALBERAU – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Berau mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPC AKSI) Berau.
DPC AKSI Berau mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersama DPRD Berau segera turun tangan mengatasi kelangkaan sekaligus lonjakan harga BBM eceran yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Ketua DPC AKSI Berau, Ali Wardana, mengatakan dalam beberapa pekan terakhir masyarakat di sejumlah kecamatan dan kampung, khususnya wilayah Berau pesisir, kesulitan mendapatkan BBM akibat terbatasnya pasokan di tingkat penyalur resmi.
Kondisi tersebut, menurutnya, turut mendorong kenaikan harga BBM di tingkat eceran hingga berada di luar batas kewajaran.
“Kelangkaan dan lonjakan harga eceran di luar batas kewajaran berpotensi memicu gesekan sosial di masyarakat,” demikian sikap DPC AKSI Berau dalam siaran persnya, Kamis (10/9/2026).
Selain berdampak terhadap masyarakat secara umum, kelangkaan BBM juga dikhawatirkan mengganggu aktivitas ekonomi warga kampung. Nelayan, petani hingga pelaku usaha menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya karena aktivitas mereka bergantung pada ketersediaan BBM.
DPC AKSI Berau menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani agar tidak berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas di wilayah pesisir.
Desak Pengawasan Distribusi BBM
Atas kondisi tersebut, DPC AKSI Berau meminta Pemkab dan DPRD Berau mengambil langkah konkret, salah satunya dengan memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
DPRD Berau, khususnya anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, juga didorong membentuk tim pengawasan atau satuan tugas (satgas) untuk mengawasi distribusi BBM sekaligus menindak dugaan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM.
“Meminta DPRD, khususnya Anggota DPRD Dapil 3, maupun Pemerintah Daerah membentuk tim pengawasan atau satgas untuk menindak oknum penimbun dan penyalahgunaan BBM,” tegasnya.
Selain pengawasan di lapangan, DPC AKSI Berau juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi BBM dari depot utama hingga ke sub-penyalur di tingkat kecamatan dan kampung.
Pemkab dan DPRD Berau diminta mendorong Pertamina serta agen resmi untuk mengevaluasi hambatan distribusi yang terjadi dan mencari solusi cepat agar pasokan BBM kembali normal.
Minta Pemerintah Tak Tinggal Diam
DPC AKSI Berau menegaskan persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah bersama DPRD dinilai perlu segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
Terlebih, dampak kelangkaan BBM telah dirasakan langsung masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonomi sehari-hari pada ketersediaan bahan bakar.
“Kami meminta agar Bupati dan DPRD Kabupaten Berau, khususnya Anggota DPRD Dapil 3, tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak terkait serta mengambil solusi cepat,” ujar Ali.
Menurut DPC AKSI Berau, langkah cepat diperlukan untuk mencegah persoalan BBM semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat kecil di wilayah Berau pesisir. (*/)
Editor: Dedy Warseto
