TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemkab Berau memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU. Langkah ini dilakukan menyusul masih terbatasnya pasokan BBM dan munculnya dugaan praktik pengetapan yang dinilai mengganggu pemerataan distribusi.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, turun langsung meninjau sejumlah SPBU setelah beberapa hari menjalani cuti. Dalam kunjungannya, ia memastikan proses pengisian BBM berjalan sesuai ketentuan, termasuk kewajiban menunjukkan barcode bagi kendaraan yang melakukan pembelian.
Menurut Sri Juniarsih, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kendaraan dengan kapasitas tangki besar yang melakukan pengisian dalam jumlah banyak dan berpotensi datang berulang kali.
“Yang menjadi perhatian kita adalah motor yang tangkinya besar, misalnya bisa mengisi 20 sampai 25 liter. Kalau tidak menggunakan barcode, ini yang menjadi catatan,” ujarnya.
Ia khawatir kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pengisian BBM secara berulang. Praktik semacam itu dinilai dapat mengurangi kesempatan masyarakat lainnya memperoleh BBM.
Karena itu, Sri Juniarsih mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga pemerataan distribusi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk sama-sama berempati dalam keadaan seperti ini, apalagi dengan kelangkaan BBM. Gunakan BBM sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” katanya.
Pemkab Berau juga melibatkan sejumlah unsur dalam melakukan pengawasan di lapangan. TNI, Polri, Satpol PP hingga Dinas Perhubungan disiagakan untuk memastikan proses distribusi BBM berjalan tertib.
Pengawasan tidak hanya diarahkan kepada konsumen, tetapi juga operator SPBU. Pemerintah ingin memastikan tidak terjadi praktik kerja sama antara operator dengan pengetap yang dapat menyebabkan BBM tidak terdistribusi secara merata.
“Kami terus bergerak bersama TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub untuk memastikan operator tidak bermain dalam menjual BBM dan seluruh masyarakat Berau mendapatkan pelayanan secara merata,” tegasnya.
Sri Juniarsih menilai penambahan kuota BBM tidak akan otomatis menyelesaikan persoalan apabila praktik pengetapan masih terjadi.
Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan tambahan pasokan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Berapa pun kuota yang diberikan, selama masih ada pengetap yang bermain dengan operator, akan sulit. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana BBM ini bisa dibagi secara merata kepada seluruh masyarakat,” jelasnya.
Ia menyebut, Pemkab Berau tetap mengusulkan penambahan kuota BBM. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan pengawasan ketat untuk meminimalisir praktik pengetapan.
Sri Juniarsih juga menyoroti adanya kendaraan tertentu yang diduga memiliki pola pengisian berulang di SPBU. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang akan terus ditelusuri dalam pengawasan distribusi BBM.
“Kalau kendaraan yang sama bolak-balik mengisi, otomatis itu yang membuat kita rugi dan masyarakat lain terganggu karena BBM sudah dikuasai oleh pengetap,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemberantasan praktik pengetapan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga distribusi BBM tetap adil.
“Selama masih ada operator yang bermain dengan pengetap, apalagi ada pemberian tips kepada operator, itu yang menjadi masalah,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
