TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Penanganan abrasi di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, tidak bisa dilakukan sembarangan. Di satu sisi, kerusakan garis pantai mulai mengancam akses dan infrastruktur di kawasan wisata. Namun di sisi lain, pembangunan pengaman pantai berpotensi mengganggu habitat penyu yang menjadi salah satu daya tarik utama wisata bahari Maratua.
Dilema tersebut membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus lebih berhati-hati dalam menentukan langkah. Penanganan abrasi tetap menjadi kebutuhan mendesak, tetapi pembangunan fisik harus dipastikan tidak menimbulkan persoalan ekologis baru.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Berau, Hendra Pranata, mengatakan pihaknya saat ini tengah mematangkan rencana pembangunan pengamanan pantai sepanjang 400 meter. Lokasinya berada di jalur utama Kampung Payung-Payung menuju bandara.
Menurutnya, keberadaan pengaman pantai diperlukan untuk menjaga akses transportasi, khususnya di kawasan yang menjadi jalur penting bagi aktivitas masyarakat dan wisatawan. Namun, pelaksanaannya tidak akan dilakukan sebelum kajian teknis dan lingkungan benar-benar terpenuhi.
“Kita jangan sampai membangun, tetapi kemudian lingkungan bermasalah. Kalau kita mengubah bibir pantai tanpa perhitungan dan kajian yang jelas, dampaknya bisa jangka panjang,” ujar Hendra.
Kehati-hatian tersebut berkaitan erat dengan keberadaan kawasan Turtle Traffic di sekitar lokasi rencana pembangunan. Saat air laut surut, kawasan tersebut menjadi tempat berkumpulnya penyu liar.
Pemkab Berau tidak ingin pembangunan infrastruktur justru mengubah kondisi habitat maupun pola kehidupan satwa tersebut. Sebab, keberadaan penyu bukan hanya menyangkut aspek konservasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari daya tarik wisata Pulau Maratua.
“Kalau surut, penyu-penyu berkumpul di situ. Jangan sampai aktivitas atau bangunan yang kita buat justru mengganggu kehidupan mereka. Kalau penyunya pergi gara-gara itu, siapa yang bisa mengembalikan lagi?” tegasnya.
Hendra menambahkan, penanganan abrasi di wilayah pesisir Berau juga tidak bisa menggunakan satu pola pembangunan untuk seluruh wilayah. Setiap kawasan memiliki karakteristik pantai dan laut yang berbeda, sehingga membutuhkan kajian serta desain pengamanan yang sesuai.
“Pengamanan pantai itu tidak bisa template. Yang di Derawan beda, Maratua beda,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Berau juga menerapkan skala prioritas dalam penanganan abrasi. APBD diarahkan untuk menangani titik-titik yang dinilai paling krusial, terutama lokasi yang belum mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan abrasi di Maratua diharapkan tidak sekadar menyelesaikan persoalan kerusakan pantai, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem yang menjadi modal utama pariwisata.
Pembangunan infrastruktur dan perlindungan lingkungan pun harus berjalan beriringan agar upaya menyelamatkan pesisir tidak justru mengorbankan aset alam yang menjadi daya tarik Pulau Maratua. (ADV)
Editor: Dedy Warseto
