TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemkab Berau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi bersama perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rapat yang digelar Selasa (18/8/2026) malam di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau, tersebut dilakukan dalam kondisi mendesak menyusul tingginya aktivitas karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Berau.
Pertemuan membahas evaluasi perkembangan karhutla sekaligus mempercepat langkah penanganan dan pemadaman di lapangan.
Sejumlah pimpinan daerah dan unsur penanganan karhutla hadir, termasuk Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Wakil Bupati Gamalis, Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, Dandim 0902/BRU Letkol Inf Muhammad Faisal Idris, Kapolres Berau AKBP Ridho Tri Putranto serta unsur kejaksaan dan perangkat daerah.
Kepala BPBD Berau, Masyhadi Muhdi, memaparkan sejumlah kendala yang masih dihadapi tim gabungan. Di antaranya lokasi titik api yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan personel, sulitnya memperoleh sumber air, munculnya kebakaran secara bersamaan di beberapa lokasi, hingga keterbatasan bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, dukungan sarana, personel dan logistik dari sektor swasta dinilai masih perlu diperkuat. Kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran juga menjadi perhatian.
Untuk mempercepat respons, penanganan karhutla di Berau dibagi menjadi lima zona berdasarkan posko yang tersedia di sejumlah kecamatan. Zona tersebut meliputi Gunung Tabur-Tanjung Batu, Teluk Bayur-Kelay, Labanan-Kelay, Tanjung Redeb-Kelay serta Biatan-Biduk-biduk.
Melalui pembagian tersebut, unsur pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, relawan dan masyarakat diharapkan dapat bergerak lebih terkoordinasi sesuai wilayah tanggung jawab masing-masing.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, penanganan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk perusahaan.
Ia menyebut Kabupaten Berau memiliki kekayaan alam yang besar. Namun, kondisi tersebut juga membuat wilayah ini memiliki risiko tinggi ketika memasuki musim kemarau dengan suhu panas yang cukup tinggi.
“Berau merupakan daerah di Kaltim dengan titik terbanyak, yaitu 277 titik. Ini merupakan sebuah kekhawatiran dan menjadi atensi Presiden maupun Menteri,” ujar Sri Juniarsih.
Menurutnya, luasnya wilayah hutan harus diimbangi dengan kesiapsiagaan seluruh pihak. Apalagi kondisi di lapangan menunjukkan kebakaran terjadi di sejumlah titik dalam waktu bersamaan sehingga kemampuan tim gabungan menjadi terbagi.
“Yang paling penting adalah ketertiban dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga supaya tidak terjadi seperti yang kita lihat tadi siang,” katanya.
Sri Juniarsih juga meminta perusahaan yang beroperasi di Berau mengambil peran lebih besar dalam penanganan karhutla, terutama melalui dukungan personel, peralatan dan logistik.
Ia menekankan, karhutla tidak hanya merusak lingkungan dan ekosistem, tetapi juga berpotensi mengganggu transportasi udara serta aktivitas perekonomian masyarakat.
“Kami meminta seluruh perusahaan turut berperan aktif menangani karhutla. Bantuan personel dan logistik perlu diperkuat. Ini perlu kita tindak lanjuti dalam bentuk komitmen,” tegasnya.
Sri juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memastikan komitmen perusahaan terhadap hasil kesepakatan rapat dapat direalisasikan.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau Gamalis menekankan pentingnya kerja bersama dan penguatan koordinasi antarpihak. Menurutnya, kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan pola kerja kolaboratif agar penanganan di lapangan dapat lebih efektif.
Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto bahkan meminta seluruh perusahaan tidak lepas tangan terhadap kondisi karhutla yang terjadi di wilayah Berau.
Ia menilai perusahaan yang beroperasi di daerah harus turut membantu pemerintah, terutama ketika masyarakat dan tim gabungan menghadapi keterbatasan peralatan serta kebutuhan operasional di lapangan.
“Semua perusahaan wajib membantu. Jangan hanya mengambil hasil di Kabupaten Berau, tetapi tidak ada bantuan terhadap pemerintah daerah,” tegas Dedy.
Hal senada disampaikan Dandim 0902/BRU Letkol Inf Muhammad Faisal Idris. Ia menyayangkan masih adanya perusahaan yang tidak hadir atau hanya mengirim perwakilan dalam rapat tersebut.
Menurutnya, perusahaan memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk membantu percepatan penanganan karhutla, termasuk tim penyelamatan, personel maupun peralatan.
“Jangan kita borong hasil di lapangan, tetapi tidak ada perhatian terhadap masyarakat. Dengan adanya asap, kinerja perusahaan juga pasti terganggu,” ujarnya.
Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan melalui langkah preemtif, preventif dan represif.
Ia meminta perusahaan yang berada di wilayah rawan kebakaran meningkatkan kesiapsiagaan dengan menyediakan sarana pendukung, termasuk mobil tangki air dan peralatan pemadaman yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk membantu penanganan.
“Yang terpenting adalah pencegahan. Kita ingin melihat responsif perusahaan dalam menghadapi kondisi ini,” katanya.
AKBP Ridho juga menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan, termasuk korporasi apabila ditemukan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran yang terjadi di wilayah konsesinya.
Dari unsur Kejaksaan Negeri Berau, Kasi Intel Imam Ramdhoni mengingatkan bahwa kebakaran yang terjadi akibat perbuatan maupun pembiaran dapat memiliki konsekuensi hukum.
Ia mengajak seluruh pihak tidak menunggu sampai persoalan masuk ke ranah penegakan hukum, tetapi bersama-sama memperkuat upaya pencegahan.
Dalam rapat tersebut juga disepakati penanggulangan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan BPBD, BMKG, Manggala Agni, Disdamkarmat, KPHP, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan kampung, relawan, perusahaan, Basarnas, MPA, PMI, Dinas Kesehatan, DPUPR, Dinas Perkebunan hingga masyarakat.
Posko BPBD, Disdamkarmat dan KPHP di kecamatan akan dimanfaatkan sebagai posko bersama. Personel, sarana dan prasarana juga akan dibagi secara fungsional berdasarkan zona.
Dukungan perusahaan akan dimaksimalkan, khususnya untuk kebutuhan BBM, konsumsi, personel, peralatan dan logistik lainnya.
Bupati Sri Juniarsih pada akhir rapat meminta hasil koordinasi tersebut segera ditindaklanjuti. Ia meminta komunikasi antara organisasi perangkat daerah dan perusahaan diperkuat dengan pendampingan Polsek serta Koramil di wilayah masing-masing.
“Kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah ketersediaan BBM dan sarana yang dimiliki. Nanti akan dibagi sesuai zona. Saya harapkan besok sudah ada jawaban dan komitmen karena sifatnya mendesak dan perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
