TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemkab Berau mulai menyusun strategi menghadapi tantangan fiskal pada tahun anggaran 2027. Di tengah proyeksi menurunnya kemampuan keuangan daerah, Pemkab memilih memprioritaskan belanja yang bersifat wajib dan pelayanan dasar, sehingga sejumlah program pembangunan yang belum mendesak kemungkinan akan ditunda pelaksanaannya.
Dalam kesempatannya, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa mengabaikan kondisi riil keuangan daerah.
Menurutnya, berbagai usulan pembangunan tetap akan diterima dan masuk dalam daftar perencanaan. Namun, realisasinya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar tidak membebani keuangan pemerintah di masa mendatang.
“Semua usulan tentu kita tampung. Tetapi pelaksanaannya harus melihat kondisi fiskal daerah. Kalau kemampuan keuangan belum memungkinkan, kita tunda terlebih dahulu sampai kondisi keuangan daerah lebih baik,” ungkapnya.
Gamalis menjelaskan, berdasarkan proyeksi sementara, pendapatan daerah pada 2027 diperkirakan mengalami penurunan. Di sisi lain, pemerintah tetap harus memenuhi berbagai kewajiban, mulai dari belanja pegawai, pelayanan publik, hingga program-program yang telah diamanatkan oleh regulasi.
Ia menyebut, kondisi tersebut membuat ruang fiskal untuk membiayai pembangunan menjadi semakin terbatas. Karena itu, pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan skala prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Kita harus realistis. Setelah dikurangi belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, ruang anggaran yang tersisa untuk pembangunan tidak banyak. Karena itu kita harus benar-benar menentukan prioritas,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran berpotensi berdampak pada sejumlah rencana pembangunan, termasuk usulan rehabilitasi gedung, pematangan lahan, hingga penyediaan kantor sementara melalui sistem sewa.
Meski demikian, Gamalis memastikan keputusan tersebut bukan berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan perangkat daerah maupun masyarakat. Penundaan dilakukan semata-mata agar pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan pembangunan dapat dilanjutkan ketika kondisi fiskal kembali membaik.
“Kalau kondisi keuangan sudah memungkinkan, tentu akan kita lanjutkan. Yang penting sekarang kita menjaga agar keuangan daerah tetap stabil dan program-program prioritas tetap berjalan,” tegasnya.
Diakuinya, Pemkab Berau juga terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta membangun sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pembiayaan pembangunan.
“Dengan kebijakan tersebut, kita berharap pembangunan tetap berjalan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah di masa mendatang,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
