TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pelantikan dan pengambilan sumpah kepala kampung hasil Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu (PAW) Tahun 2026 di Kabupaten Berau tidak hanya menjadi agenda seremonial.
Di tengah kondisi anggaran yang semakin terbatas, para kepala kampung yang baru dilantik dituntut mampu menghadirkan inovasi dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat melantik kepala kampung terpilih dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Mufakat, Jalan Cendana, Tanjung Redeb, Selasa (9/6/26).
Menurut Sri, pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mempercepat pembangunan di tingkat kampung.
Ia meminta para kepala kampung yang baru dilantik segera membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai unsur di kampung, mulai dari Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK hingga organisasi kemasyarakatan lainnya.
“Sinergi menjadi kunci untuk menciptakan suasana yang kondusif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sri mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah kampung saat ini tidak ringan. Alokasi dana kampung dan dana desa disebut tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran serta adanya program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat sasaran.
“Kepala kampung harus mampu mengelola keuangan secara transparan. Setiap rupiah yang ada harus dimanfaatkan dengan bijak untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Selain mengelola anggaran yang terbatas, kepala kampung juga didorong lebih kreatif dalam menggali potensi daerahnya masing-masing.
Dirinya juga menilai keberadaan dana karbon, potensi sumber daya alam, sektor pertanian, kelautan, ekonomi kreatif hingga UMKM dapat menjadi sumber penguatan ekonomi masyarakat jika dikelola secara tepat.
Ia meminta kepala kampung tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu membangun sumber daya manusia serta menghidupkan badan usaha milik kampung (BUMK) sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
“Jika ada dana karbon yang diterima kampung, manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kepala kampung harus jeli melihat peluang dan potensi yang dimiliki wilayahnya,” katanya.
Sebagai contoh, Srk menyoroti keberhasilan Kampung Biduk-Biduk yang mampu mengembangkan usaha pengolahan kelapa menjadi minyak goreng. Program tersebut bahkan mendapat pendampingan hingga tahap perizinan agar berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan.
“Inovasi seperti yang dilakukan Kampung Biduk-Biduk harus menjadi inspirasi bagi kampung lain untuk mengembangkan potensi lokalnya masing-masing,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Sri juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan pasca pemilihan kepala kampung. Menurutnya, kepala kampung yang terpilih harus menjadi pemimpin bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik saat pemilihan berlangsung.
“Semua warga adalah rakyat yang harus dilayani. Kepala kampung harus mampu merangkul seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun kampung,” tuturnya.
Tak kalah penting, ia menekankan agar dana bantuan untuk RT yang mencapai Rp50 juta per tahun digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.
“Pengawasan, koordinasi, dan verifikasi bersama camat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) disebut harus terus kita perkuat guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
