TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Program cetak sawah baru dinilai belum menjadi solusi utama untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Berau.
DPRD Berau justru mengingatkan agar pemerintah lebih fokus membenahi persoalan yang dihadapi petani sebelum memperluas lahan pertanian.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, menegaskan bahwa peningkatan kualitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani harus menjadi prioritas dibanding membuka lahan sawah baru.
Menurutnya, perluasan lahan pertanian tidak akan memberikan hasil maksimal apabila produktivitas petani yang ada saat ini masih rendah dan berbagai kebutuhan dasar sektor pertanian belum terpenuhi.
“Jadi fokusnya harus meningkatkan yang sudah ada dulu. Intensifikasi dulu, intensifkan dari petani yang ada untuk kualitasnya,” ujarnya.
Rudi menilai pemerintah perlu mengutamakan program intensifikasi pertanian, yakni meningkatkan hasil panen dari lahan yang sudah tersedia melalui dukungan sarana produksi, teknologi, dan pendampingan kepada petani.
Ia bahkan mengingatkan bahwa program cetak sawah berpotensi tidak berjalan sesuai harapan apabila tidak dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia di sektor pertanian.
“Saya tidak berbicara tentang cetak sawah, tapi peningkatan kualitas hasil pertanian. Intensifikasi, bukan ekstensifikasinya. Kita cetak sawah banyak-banyak, siapa yang menanam, ujung-ujungnya jadi kolam ikan,” katanya.
Menurutnya, persoalan yang saat ini lebih mendesak adalah memastikan petani mudah mendapatkan pupuk, pestisida, serta memiliki akses pasar yang baik untuk menjual hasil panen mereka.
Ia menyebut, dengan dukungan tersebut, produktivitas pertanian dapat meningkat dan sektor pertanian menjadi lebih menjanjikan bagi masyarakat.
“Sekarang bagaimana para petani ini gampang cari pupuk, gampang cari racun, bagaimana petani sekarang gampang menjual hasil produknya. Jadi kalau yang ada ini sudah dioptimalkan, ke depannya kalau ada pencetakan sawah lagi, kualitasnya sudah sesuai,” tuturnya.
Selain itu, Rudi juga menyoroti ancaman berkurangnya jumlah petani akibat minimnya regenerasi. Ia menilai sektor pertanian harus mampu memberikan keuntungan ekonomi yang layak agar menarik minat generasi muda.
“Artinya harus ada regenerasi, ada petani muda-muda baru. Bagaimana anak-anak muda mau jadi petani. Supaya mau dia masuk ke sektor pertanian dan perkebunan, khususnya pertanian sendiri. Jadi petani harus menjanjikan,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik berupa pembukaan lahan baru, tetapi juga memperkuat program edukasi, pendampingan, serta peningkatan kapasitas petani.
Dirinya menuturkan, keberhasilan sektor pertanian tidak ditentukan oleh luas lahan semata, melainkan oleh kualitas petani dan produktivitas hasil yang mampu dihasilkan.
“Pemerintah harus berperan aktif dan terus berupaya mengedukasi petani serta memberikan pendampingan. Indonesia itu dulu negara agraris yang terdiri dari sektor pertanian, bukan sektor pertambangan,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
