TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Di tengah kepungan kawasan konsesi perusahaan dan lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU), warga RT 17 Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, hingga kini belum bisa menikmati layanan air bersih layak dari pemerintah.
Meski secara administratif masuk wilayah Kabupaten Berau, kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan Bulungan tersebut justru terhambat persoalan status lahan. Akibatnya, pembangunan jaringan perpipaan air bersih belum dapat direalisasikan.
Ketua RT 17 Gunung Tabur, Fadli, mengatakan warga selama ini hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara sumber air sungai berada cukup jauh dari permukiman warga.
“Kami masih andalkan air hujan sampai sekarang. Kalau mau air dari sungai jaraknya jauh dari kampung,” ujar Fadli.
Menurutnya, posisi masyarakat menjadi serba sulit karena kawasan tempat tinggal mereka berada dalam area konsesi PT Tanjung Redeb Hutani (TRH) dan HGU PT Anugerah Energitama (AE). Kondisi itu membuat pembangunan fasilitas publik, termasuk jaringan air bersih, tidak bisa dilakukan secara bebas.
Fadli mengaku warga hanya bisa berharap adanya campur tangan pemerintah agar persoalan tersebut segera menemukan jalan keluar.
“Kami tidak bisa apa-apa. Kami hanya minta pemerintah bantu kami,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan DPUPR Berau, Decty Toge Manduli, membenarkan bahwa sumber air hingga wilayah permukiman warga berada di kawasan yang dikuasai perusahaan.
“Masalahnya, semuanya ini di kawasan HGU Anugerah Energitama dan konsesi TRH. Termasuk sumber air,” tegas Decty.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah belum dapat menentukan skema pembangunan air bersih karena terkendala persoalan legalitas lahan. Infrastruktur permanen tidak bisa dibangun begitu saja di atas lahan yang hak pengelolaannya dimiliki pihak swasta tanpa adanya izin maupun kerja sama resmi.
DPUPR Berau sendiri telah menghitung kebutuhan lahan untuk pembangunan sistem air bersih. Untuk sektor hulu atau sumber air, diperlukan area sekitar 20 x 40 hektare guna pembangunan instalasi pengolahan dan fasilitas pendukung seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Sedangkan pada sektor hilir, pemerintah membutuhkan lahan sekitar 30 x 50 hektare untuk pembangunan jaringan distribusi perpipaan serta fasilitas penunjang lainnya.
“Setiap kegiatan pembangunan jaringan perpipaan untuk air bersih itu kami butuh lahan juga,” jelasnya.
Besarnya kebutuhan lahan tersebut menjadi tantangan tersendiri karena seluruh area yang dibutuhkan saat ini berada di bawah penguasaan perusahaan. Tanpa adanya pelepasan lahan ataupun kesepakatan formal dengan pihak perusahaan, proyek penyediaan air bersih dipastikan sulit terealisasi.
DPUPR Berau berencana menurunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi guna memetakan persoalan sumber air, status lahan, hingga kebutuhan anggaran pembangunan.
“Makanya, kami belum bisa mutuskan sistem pembangunan untuk air bersihnya. Kami akan kirim tim ke sana besok untuk cek dulu, masalah lahan, dan sumber, dan lihat anggarannya,” kuncinya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Ikbal Nurkarim
