TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Wacana penghapusan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2027 mulai memicu kekhawatiran serius di Kabupaten Berau.
Pasalnya, kebijakan tersebut berpotensi langsung menghantam sektor infrastruktur yang selama ini sangat bergantung pada kucuran dana provinsi.
Dalam kesempatannya, Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengakui bahwa bankeu selama ini menjadi “urat nadi” pembiayaan sejumlah proyek strategis di daerah, terutama pembangunan jalan dan jembatan.
“Selama ini kita termasuk daerah yang cukup besar menerima bankeu setiap tahun. Kalau ini berkurang atau bahkan dihapus, dampaknya pasti signifikan,” ujarnya.
Lanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir, nilai bankeu yang diterima Berau disebut berada di kisaran Rp300 miliar per tahun. Angka tersebut menjadi penopang utama berbagai proyek infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Namun, jika skenario terburuk terjadi—bankeu benar-benar ditiadakan—maka sejumlah proyek dipastikan terancam tertunda, bahkan berpotensi mangkrak.
“Yang paling terasa tentu di infrastruktur. Banyak pekerjaan yang akan terhambat karena sumber dananya berkurang,” tegasnya.
Ia menyebut, situasi ini memaksa Pemkab Berau untuk bersiap melakukan penyesuaian besar dalam pengelolaan anggaran. Salah satu langkah yang ditempuh adalah kebijakan efisiensi dengan memangkas kegiatan yang dinilai belum prioritas.
“Konsekuensinya jelas, ada kegiatan yang harus dikurangi, bahkan ditunda. Kita fokuskan pada program yang benar-benar prioritas,” jelas Said.
Di tengah tekanan tersebut, Pemkab Berau juga didorong untuk tidak lagi terlalu bergantung pada dana transfer. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi strategi utama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Melalui peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau, pemerintah akan menggenjot potensi pajak daerah melalui dua pendekatan, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.
Intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan sumber pajak yang sudah ada, sementara ekstensifikasi diarahkan untuk membuka potensi baru yang selama ini belum tergarap optimal.
“Kemandirian fiskal ini tidak bisa ditawar lagi. Kalau dana transfer makin terbatas, maka kita harus inovatif dalam menggali pendapatan daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkab Berau tetap berharap kebijakan penghapusan bankeu tidak benar-benar diterapkan. Namun jika hal itu terjadi, pemerintah menegaskan siap beradaptasi agar roda pembangunan tetap berjalan.
“Harapannya tentu tidak sampai dihapus. Tapi kalaupun terjadi, kita harus siap dengan segala konsekuensinya,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
