TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Rencana pembangunan infrastruktur pengaman pantai di Pulau Derawan kembali mengalami hambatan. Proyek yang ditujukan untuk mengatasi abrasi tersebut hingga kini belum juga memasuki tahap pengerjaan fisik, meski telah direncanakan sejak 2024 lalu.
Awalnya, pembangunan ditargetkan mulai berjalan pada 2025. Namun hingga memasuki 2026, realisasi proyek tersebut masih tertunda akibat sejumlah kendala teknis dan administratif. Salah satu hambatan utama yang kini dihadapi adalah kebutuhan izin tambahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) DPUPR Berau, Hendra Pranata, menjelaskan bahwa izin tambahan tersebut berkaitan dengan penggunaan kapal tongkang dalam proses distribusi material.
“Izin tambahan ini diperlukan karena pengangkutan material menggunakan kapal tongkang yang berkaitan dengan aktivitas di jalur pelayaran dan dasar laut. Kalau tidak menggunakan metode itu, dan hanya kapal kecil, pengerjaan bisa sangat lama,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan kapal tongkang menjadi pilihan paling efektif untuk mempercepat pekerjaan konstruksi, mengingat volume material yang besar serta kondisi geografis Pulau Derawan. Namun, konsekuensinya adalah harus memenuhi persyaratan tambahan dari KLHK.
Saat ini, pihak DPUPR Berau tengah melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan agar izin tersebut bisa segera diterbitkan. Diharapkan, seluruh proses administrasi dapat rampung dalam tahun ini sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada tahun berikutnya.
“Untuk perencanaan izin lingkungan sebenarnya sudah ada. Tinggal izin pelaksanaan terkait distribusi material itu yang masih berproses,” jelasnya.
Selain persoalan izin, kebutuhan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri. Jika sebelumnya estimasi anggaran hanya sekitar Rp25 miliar, kini kebutuhan dana melonjak signifikan hingga mencapai Rp80 miliar untuk penyelesaian proyek secara keseluruhan.
Hendra menyebutkan bahwa pihaknya tidak hanya mengandalkan satu sumber pendanaan. Berbagai skema pembiayaan akan diupayakan agar proyek strategis tersebut tetap dapat direalisasikan.
“Kami terbuka terhadap berbagai sumber anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ini,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
