TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Polemik penunjukan kerabat dalam lingkaran pemerintahan Kalimantan Timur kian memanas. Pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang membandingkan kebijakannya dengan relasi antara Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo, menuai kritik tajam dari kalangan daerah.
Ketua PC TIDAR Berau, Sutami, menilai perbandingan tersebut tidak tepat dan cenderung menyesatkan. Ia menyebut analogi itu sebagai bentuk pembenaran yang dipaksakan terhadap praktik yang berpotensi mengarah pada nepotisme.
“Jangan catut nama Pak Prabowo dan Pak Hashim untuk membenarkan penunjukan keluarga dalam jabatan publik. Itu analogi yang keliru dan memalukan,” tegas Sutami.
Menurutnya, hubungan antara Prabowo dan Hashim dibangun dalam konteks perjuangan panjang dan tidak bisa disamakan dengan kebijakan penunjukan dalam struktur pemerintahan daerah yang menggunakan anggaran publik.
“Relasi mereka itu soal kontribusi dan perjalanan panjang, bukan penunjukan instan dalam struktur yang dibiayai APBD,” lanjutnya.
Sutami juga menyoroti alasan gubernur yang menyebut kebutuhan personal sebagai dasar melibatkan anggota keluarga. Ia menilai hal itu justru menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional.
“Kalau untuk urusan pribadi, gunakan asisten pribadi, bukan dimasukkan ke dalam Tim Ahli Gubernur. Jabatan publik itu punya tanggung jawab kepada rakyat, bukan untuk kebutuhan domestik,” ujarnya.
Pria yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Berau itu menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan transparansi dan profesionalisme, bukan praktik yang berbau kedekatan keluarga.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini berpotensi melanggar semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Pemerintahan itu ada aturan mainnya. Tidak bisa dijalankan seperti milik pribadi atau keluarga. Semua harus berbasis kompetensi dan etika,” katanya.
Ia pun mendesak adanya evaluasi agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tidak semakin tergerus.
Pihaknya pun meminta Gubernur Kaltim untuk lebih fokus pada kerja nyata dibanding membangun narasi pembenaran yang dinilai tidak relevan.
“Sudahi pembenaran dengan analogi yang tidak tepat. Jalankan pemerintahan secara profesional. Kita ingin Kaltim maju karena sistem yang sehat, bukan karena kedekatan keluarga,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
