TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Kinerja manajemen RSUD Abdul Rivai kembali menjadi sorotan tajam dari DPRD Berau. Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menilai berbagai persoalan yang terjadi sudah melewati batas dan membutuhkan langkah tegas dari pemerintah daerah.
Menurutnya, sektor pelayanan kesehatan tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut keselamatan masyarakat. Ia menyinggung kondisi rumah sakit yang pernah mengalami krisis obat hingga menimbulkan utang besar.
“Pelayanan kesehatan ini berkaitan dengan nyawa orang. Dulu kita tidak pernah loh tidak ada obat, sampai akhirnya utang Rp10 miliar,” ujarnya saat Evaluasi LKPJ Bupati Berau bersama Dinkes dan Perwakilan RSUD Abdul Rivai, Senin (13/4/26) kemarin.
Ia mengungkapkan bahwa pihak DPRD sebelumnya telah memberikan rekomendasi agar dilakukan pergantian manajemen. Namun, rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti.
“Kami pernah merekomendasikan untuk manajemen itu diganti, tapi tidak diindahkan. Sekarang ini sudah terlewat batas manajemen RSUD Abdul Rivai ini,” tegasnya.
Dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, DPRD kembali menegaskan rekomendasi tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam membenahi pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau.
“Makanya dalam evaluasi LKPJ 2025 ini kita sampaikan rekomendasi kita untuk permintaan mengganti manajemen RSUD kita ini,” katanya.
Waris menilai, banyak sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial lebih baik untuk memimpin rumah sakit daerah tersebut.
Ia juga menyoroti kebijakan pembangunan yang dinilai tidak tepat di tengah kondisi keuangan rumah sakit.
“Banyak kok talenta-talenta yang bisa memegang manajemen RSUD Abdul Rivai yang punya manajerial yang lebih baik,” ujarnya.
Ia mencontohkan pembangunan gedung yang tetap dilakukan di tengah pembangunan rumah sakit baru. Menurutnya, meski menggunakan skema BLUD, tetap saja anggaran tersebut bersumber dari APBD.
“Contohnya saat kita tengah membangun RS baru dengan bangunan yang besar, mereka juga membangun gedung yang besar. Walau katanya menggunakan BLUD, tapi itu kan APBD juga karena tercatat dalam pokok APBD,” jelasnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu menekankan pentingnya tanggung jawab dari pimpinan rumah sakit atas berbagai persoalan yang terjadi, mulai dari tunggakan gaji dokter hingga utang obat.
“Jadi harus ada yang tanggung jawab atas permasalahan-permasalahan ini dengan melepas jabatannya. Kalau saya direktur, saya mundur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti belum dibayarnya hak tenaga medis selama tiga bulan serta berbagai beban keuangan lainnya.
“Dengan permasalahan-permasalahan dari dokter tidak digaji tiga bulan, jasa pelayanan, hutang obat dan lainnya,” ungkapnya.
Pihaknya bahkan menyatakan, jika pimpinan rumah sakit tidak mengambil langkah mundur, maka kepala daerah harus turun tangan.
“Kalau kiranya dia tidak mundur, pejabat di atasnya yang harusnya mengganti direkturnya. Jika saya bupatinya, hal itu yang akan saya lakukan, walau saya berteman dengan dia,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan ini juga mencerminkan tanggung jawab moral seorang pejabat publik.
“Ini adalah standar kita dalam menjadi pejabat, kita punya amanah dan tanggung jawab,” kuncinya. (ADV)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
