TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – DPRD Berau menyoroti skema bantuan operasional kepada Kesultanan yang selama ini dinilai belum berjalan efektif.
Hal ini disebabkan pola penyaluran anggaran yang masih menggunakan mekanisme kegiatan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dinilai kurang efisien.
Dalam kesempatannya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, mengungkapkan bahwa skema berbasis kegiatan membuat anggaran yang dialokasikan menjadi lebih besar karena harus melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.
“Kalau dalam bentuk kegiatan, otomatis OPD ikut terlibat. Artinya ada biaya-biaya tambahan, sehingga anggaran yang digunakan jadi lebih besar,” ujarnya.
Menurutnya, pola tersebut berbeda jika bantuan diberikan langsung kepada pihak penerima melalui skema hibah. Selain lebih sederhana, penggunaan anggaran juga dinilai lebih tepat sasaran karena dapat dikelola langsung sesuai kebutuhan.
Namun demikian, ia mengakui bahwa skema hibah memiliki keterbatasan, terutama karena tidak dapat diberikan secara rutin setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk itu, Rifai mendorong adanya alternatif pendanaan lain yang bisa menopang kebutuhan operasional Kesultanan, salah satunya melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Berau.
“Bisa dikombinasikan. Misalnya tahun ini melalui hibah, tahun berikutnya melalui CSR. Ini bisa menjadi solusi agar pembiayaan tetap berjalan tanpa melanggar aturan,” jelasnya.
Ia menambahkan, skema kombinasi tersebut perlu diatur secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi regulasi maupun transparansi penggunaan anggaran.
Selain itu, keterlibatan pihak swasta melalui CSR juga dinilai sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian nilai budaya dan sejarah daerah, termasuk keberadaan Kesultanan sebagai bagian dari identitas Berau.
“Ini bukan hanya soal bantuan, tapi juga bagaimana kita menjaga warisan budaya daerah. Jadi perlu dukungan bersama, baik dari pemerintah maupun pihak swasta,” tegasnya.
Dirinya pun berharap pemerintah daerah dapat segera mengkaji ulang pola bantuan yang ada saat ini, sehingga ke depan dukungan terhadap Kesultanan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
