TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Polemik dualisme kepemimpinan di Kesultanan Gunung Tabur hingga kini belum menemukan titik terang. Situasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak luas, termasuk terhadap hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah.
Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai, mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Berau mengambil langkah mediasi guna meredam gejolak internal di tubuh kesultanan.
Menurut Rifai, persoalan tersebut tidak boleh dianggap remeh. Meski belum terjadi konflik terbuka, ia menilai potensi gesekan tetap ada dan dapat berkembang sewaktu-waktu.
“Ini seperti bom waktu. Pelan-pelan tapi dampaknya mengenaskan kalau tidak diatasi segera,” ungkapnya belum lama ini.
Ia menjelaskan, dualisme kepemimpinan juga menimbulkan dilema tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama saat melibatkan pihak kesultanan dalam kegiatan resmi kenegaraan.
Rifai mencontohkan situasi saat rapat paripurna DPRD, di mana undangan kepada kesultanan berujung pada kehadiran dua pihak yang sama-sama mengklaim sebagai sultan.
“Misalnya paripurna di DPRD. Kita undang, mau tidak mau dua-duanya datang. Padahal kursi yang kita siapkan cukup satu sultan dan istrinya,” jelasnya.
“Kalau dua-duanya hadir, berarti ada empat kursi. Mau simpan di mana dua kursi lain itu,” sambungnya dengan nada sarkas.
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut marwah adat dan stabilitas sosial di Kabupaten Berau.
Karena itu, Rifai mendorong pemerintah daerah segera turun tangan sebagai mediator agar persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah dan bermartabat.
“Ini pemerintah daerah mau tidak mau harus turun tangan. Kita tidak mau kesultanan kita jadi terpecah begini,” tandasnya. (Adv)
Sengketa Lahan Pandan Sari vs PT BBA Berakhir di Pengadilan, Dua Terdakwa Divonis Denda
TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Konflik sengketa lahan antara warga Kampung Pandan Sari dan perusahaan tambang PT Berau Bara Abadi (BBA)...
