TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau memastikan sejumlah usulan peningkatan jalan dan drainase di wilayah Kecamatan Gunung Tabur dan sekitarnya tetap menjadi prioritas, meski sebagian pekerjaan harus dijadwalkan ulang akibat penyesuaian anggaran tahun 2026.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menjelaskan bahwa pada 2026 pihaknya masih melanjutkan pekerjaan peningkatan jalan di kawasan Gunung Tabur, sembari menyinkronkan titik-titik penanganan dengan pemerintah kelurahan setempat.
“Tahun ini memang ada pekerjaan berlanjutan peningkatan jalan kawasan Gunung Tabur. Kami akan sinkronkan lagi dengan pihak kelurahan, di wilayah mana saja yang perlu peningkatan, baik jalan maupun drainasenya,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui tidak semua usulan masyarakat dapat langsung terakomodasi dalam rencana kerja tahun berjalan. Beberapa program yang telah diusulkan, seperti lanjutan pengaspalan dan perbaikan akses di sejumlah kampung, terpaksa digeser ke Rencana Kerja (Renja) 2027 karena keterbatasan fiskal.
“Untuk beberapa kegiatan yang sudah kami usulkan di Renja 2026, karena efisiensi anggaran belum bisa terakomodasi. Kami rencanakan akan dilanjutkan kembali pada Renja 2027,” jelasnya.
Meski ada penjadwalan ulang, DPUPR memastikan sejumlah pekerjaan strategis tetap berjalan, di antaranya peningkatan beberapa ruas jalan di Kampung Maluang yang sebelumnya menjadi usulan prioritas masyarakat.
Selain itu, perbaikan akses menuju fasilitas pendidikan serta jalan usaha tani juga akan ditinjau kembali untuk dimasukkan dalam program tahun berikutnya.
Di sisi lain, DPUPR juga menyoroti penanganan infrastruktur yang membutuhkan koordinasi lintas pihak, seperti rencana pembukaan badan jalan di wilayah RT 5 dan RT 6 yang masih terisolasi akibat aktivitas perusahaan.
Ia menyebut, proses tersebut harus diawali dengan penyelesaian perizinan dan kesepakatan bersama pemangku kepentingan.
“Kita tidak bisa langsung membangun. Harus ada koordinasi dengan pihak perusahaan terkait izin pembukaan jalan, sehingga penanganannya perlu pembahasan bersama,” ucapnya.
Untuk infrastruktur jembatan, DPUPR berencana membongkar jembatan gantung lama yang sudah tidak difungsikan dan dinilai membahayakan lalu lintas sungai. Pembongkaran masih menunggu penanganan kabel utilitas yang melintas di struktur jembatan.
Sementara itu, pekerjaan lanjutan Jembatan Pulau Besing saat ini memasuki tahap perbaikan bagian turunan. Plat besi lama akan diganti, rangka penopang diperkuat, dan ujung jembatan dicor menyambung langsung dengan badan jalan guna mengurangi tingkat kemiringan yang selama ini dikeluhkan pengguna.
“Perbaikan ini membutuhkan penutupan jalan sementara saat pekerjaan berlangsung. Kami mohon dukungan masyarakat karena prosesnya harus melepas plat lama terlebih dahulu,” katanya.
DPUPR juga akan menambahkan lampu penerangan khusus di area jembatan untuk meningkatkan keselamatan, dengan rencana pemasangan di empat titik.
Junaidi menegaskan, meskipun sebagian pekerjaan harus bergeser jadwal, pemerintah daerah tetap berkomitmen menuntaskan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat secara bertahap dan terencana.
“Kami pastikan usulan yang belum tertangani tidak hilang, tetapi tetap kami lanjutkan pada perencanaan berikutnya sesuai kemampuan anggaran daerah,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
