TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Permintaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang banyak disuarakan masyarakat pesisir mendapat tanggapan dari DPUPR Berau.
Usulan tersebut disebut memang rutin muncul dalam forum perencanaan daerah karena tingginya kebutuhan akses pertanian.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, mengatakan usulan pembangunan JUT hampir selalu disampaikan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), termasuk melalui surat permohonan langsung ke dinas.
“Kalau JUT itu memang setiap musrenbang sering disampaikan usulannya, termasuk surat permohonan dari masyarakat ke DPUPR Berau,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai usulan tersebut kemudian dimasukkan dalam rencana kerja (renja) perangkat daerah untuk dipilah berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.
Ia mengakui, tidak semua permintaan dapat langsung direalisasikan pada tahun berjalan.
“Sehingganya juga kami masukan di renja kami. Untuk tahun ini tidak banyak memang yang terakomodir,” jelasnya.
Lanjutnya, meski demikian, DPUPR telah memetakan sejumlah titik yang direncanakan mendapat penanganan pada 2026 mendatang, khususnya di wilayah pesisir Talisayan dan Batu Putih. Penanganan tersebut masih dalam skala kecil, menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah.
“Kami lihat di 2026 ada beberapa ruas jalan di pesisir Talisayan–Batu Putih yang ditangani JUT, ada sekitar tujuh lokasi di Talisayan dan tujuh lokasi di Batu Putih, meskipun penanganan skala kecil,” katanya.
Junaidi menegaskan kebutuhan JUT di wilayah pesisir memang cukup besar. Banyak akses pertanian yang masih berupa jalan tanah dan sulit dilalui saat musim hujan, sehingga berdampak pada distribusi hasil panen masyarakat. Namun keterbatasan anggaran membuat penanganan harus dilakukan secara bertahap.
“Kebutuhannya banyak namun anggaran terbatas, namun kita tetap upayakan juga,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan bahwa program JUT tidak sepenuhnya menjadi domain DPUPR. Karena berkaitan erat dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan, pembahasannya melibatkan organisasi perangkat daerah lain serta pertimbangan perencanaan daerah.
“Karena JUT berhubungan dengan OPD lain, sehingga ada pertimbangan bersama sebelum masuk ke DPUPR Berau,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan JUT tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut dukungan terhadap produktivitas petani dan penguatan ketahanan pangan daerah.
“Ini juga menyangkut kebutuhan dan ketahanan pangan yang didukung dari sektor pertanian, sehingga kita konsen juga ke sana,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
