TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Pemkab Berau mendorong Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur, untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) serta menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan di sekitar wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, M. Said, saat menghadiri forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.
Ia menegaskan, di tengah kondisi efisiensi anggaran dan penurunan transfer daerah pada tahun 2026, kampung harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah daerah.
Menurutnya, Kampung Birang memiliki banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan secara mandiri. Ia bahkan mengaku memiliki kedekatan emosional dengan kampung tersebut karena pernah tinggal di Birang saat kecil.
“Saya lahir dan besar di Birang sampai umur tujuh tahun. Jadi saya tahu betul kondisi di dalam Birang itu. Potensinya banyak, tinggal bagaimana dimaksimalkan,” ujarnya.
Said menekankan bahwa BUMK harus diaktifkan sebagai motor penggerak ekonomi kampung, bukan sekadar mengandalkan proposal bantuan atau program CSR perusahaan.
Ia mengingatkan, perusahaan memiliki mekanisme dan standar operasional tersendiri dalam menyalurkan bantuan, sehingga kampung perlu membangun kerja sama berbasis usaha yang saling menguntungkan.
“Kita jangan selalu berpikir CSR terus. Aktifkan BUMK supaya ada pekerjaan atau kegiatan yang bisa dimitrakan dengan perusahaan melalui kampung,” tegasnya.
Menurutnya, aset kampung yang belum dimanfaatkan dapat disewakan untuk menghasilkan pendapatan asli kampung. Skema ini dinilai lebih berkelanjutan dibanding hanya mengandalkan bantuan tahunan.
“Kalau ada aset kampung yang belum terpakai, sewakan saja. Jangan semua berharap dari APBD. Kondisi keuangan daerah sekarang tidak seperti dulu,” jelasnya.
Dirinya mencontohkan keberhasilan kampung lain di wilayah Gunung Tabur yang mampu mengembangkan BUMK melalui kolaborasi dengan perusahaan.
Salah satu kampung bahkan mampu menghasilkan pendapatan hingga sekitar Rp110 juta yang langsung dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, bantuan mahasiswa, hingga pembagian sembako bagi warga.
Model seperti itu, kata dia, dapat menjadi inspirasi bagi Kampung Birang untuk membangun ekonomi lokal yang lebih mandiri dan inovatif.
“Mereka tiap tahun kena bencana, tapi tetap bisa berinovasi. Kuncinya kolaborasi dan keberanian mengelola potensi,” katanya.
Said juga mengingatkan bahwa penurunan kapasitas fiskal daerah berdampak pada terbatasnya pembangunan fisik yang bisa dibiayai pemerintah. Banyak usulan infrastruktur seperti jalan, jembatan, hingga turap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Karena itu, ia meminta seluruh kampung, termasuk Birang, mulai membangun strategi pembiayaan alternatif melalui kemitraan dan penguatan ekonomi lokal.
“Dengan kondisi efisiensi luar biasa dan penurunan APBD, kita harus evaluasi bersama. Tidak semua kebutuhan bisa ditopang pemerintah,” ujarnya.
Pemkab Berau, lanjutnya, terus mendorong sinkronisasi program pembangunan melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), di mana dukungan perusahaan tidak diberikan dalam bentuk dana tunai, melainkan kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pendekatan ini diharapkan mampu menutup celah program yang tidak dapat dibiayai APBD sekaligus memperkuat kemitraan pembangunan daerah.
“Yang kita bicarakan bukan angka, tapi kegiatan nyata yang bisa membantu masyarakat,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
