TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, kembali melaksanakan kegiatan Reses I Tahun 2026 Daerah Pemilihan (Dapil) I di RT 01, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb.
Kegiatan ini menjadi wadah menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur hingga persoalan pendidikan.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah usulan prioritas disampaikan, di antaranya permintaan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah RT 01 yang masih minim pencahayaan.
Ia menyebut, kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya rumput ilalang yang tumbuh tinggi sehingga menimbulkan kesan gelap dan rawan pada malam hari.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan pembangunan drainase yang belum tuntas sepanjang kurang lebih 50 hingga 100 meter di kawasan Jalan M. Amin. Saluran air yang belum tersambung sempurna disebut kerap memicu genangan saat hujan turun.
Menanggapi hal tersebut, Dedy menyatakan akan memperjuangkan penyelesaian pembangunan melalui penganggaran daerah.
“Permintaan PJU dan drainase ini menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Insya Allah akan kita dorong agar bisa direalisasikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dedy juga mengingatkan bahwa sebelumnya sejumlah aspirasi masyarakat di wilayah tersebut telah direalisasikan, termasuk pembangunan jalan lingkungan dengan nilai anggaran sekitar Rp1,5 miliar.
Pembangunan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman di kawasan Gunung Panjang yang terus berkembang.
“Beberapa usulan sudah kita wujudkan, seperti pembangunan jalan yang sekarang sudah dimanfaatkan masyarakat. Sisanya akan kita lanjutkan secara bertahap,” jelasnya.
Tak hanya infrastruktur, persoalan pendidikan juga mencuat dalam dialog reses. Warga mengeluhkan adanya pungutan atau iuran yang dinilai memberatkan, terutama bagi orang tua yang memiliki lebih dari satu anak sekolah.
Menurut Dedy, pada prinsipnya sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan yang membebani, meskipun sering kali iuran muncul atas dasar kesepakatan internal.
“Kalau memang ada penghimpunan uang yang memberatkan, apalagi kondisi ekonomi sedang sulit, sebaiknya tidak dilakukan. Nanti akan kita koordinasikan dengan dinas terkait agar tidak menjadi beban bagi orang tua,” tegasnya.
Ia menambahkan, dunia pendidikan harus menjadi ruang yang inklusif dan tidak menambah tekanan ekonomi masyarakat.
Menutup kegiatan reses, Dedy memastikan seluruh aspirasi yang masuk akan dikawal sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi aktif antara masyarakat dan wakil rakyat agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Reses ini bukan sekadar agenda, tetapi bagaimana kami memastikan suara masyarakat benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan dan pembangunan daerah,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
