BATU PUTIH, PORTALBERAU– Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) wilayah pesisir resmi berakhir. Kecamatan Batu Putih menjadi kecamatan terakhir sekaligus penutup rangkaian Musrenbang Kecamatan Pesisir Selatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Berau.
Kegiatan Musrenbang Kecamatan Batu Putih dilaksanakan di Pendopo Kecamatan, Jumat (6/2/26), dan dipimpin langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas. Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Berau Subroto serta Kepala Bapelitbang Berau Endah Ernany.
Dalam forum tersebut, berhasil dihimpun sebanyak 133 usulan pembangunan dari kampung-kampung di Kecamatan Batu Putih, dengan sejumlah prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi fiskal daerah.
Dalam kesempatannya, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung terhadap Alokasi Dana Kampung (ADK), sehingga pemerintah kampung harus benar-benar selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Kebijakan efisiensi anggaran ini benar-benar berdampak pada ADK. Karena itu, kita harus memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak. Namun peningkatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan adalah hal mutlak yang tidak boleh ditinggalkan,” tegasnya.
Ia menuturkan, salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk menopang perekonomian masyarakat pesisir adalah sektor pariwisata. Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan poros pesisir saat ini sudah mengalami peningkatan signifikan.
“Perbaikan jalan poros pesisir sudah sekitar 90 persen dalam kondisi layak dan bagus. Ini sangat memangkas waktu tempuh dari Tanjung Redeb ke wilayah pesisir dan menjadi modal penting bagi pengembangan pariwisata,” ujarnya.
Meski demikian, Sri menegaskan bahwa pengembangan destinasi wisata harus dibarengi dengan dukungan akses yang aman, nyaman, dan representatif agar wisata Berau benar-benar ramah bagi pengunjung.
“Destinasi kita sudah sangat potensial, tetapi harus ditopang akses jalan yang memadai agar wisatawan merasa aman dan nyaman,” ucapnya.
Selain infrastruktur jalan, dirinya juga menyoroti pentingnya ketersediaan jaringan komunikasi di kawasan wisata. Ia mengakui masih terdapat sejumlah destinasi unggulan yang belum terjangkau sinyal telepon maupun internet.
“Di era digital seperti sekarang, konektivitas adalah kebutuhan dasar. Wisatawan membutuhkan akses komunikasi, baik untuk keamanan, promosi, maupun kenyamanan selama berkunjung,” jelasnya.
Sri juga menginstruksikan para kepala kampung untuk lebih inovatif dalam mengelola potensi wilayahnya. Dengan total ADK sekitar Rp145 miliar, kreativitas pemerintah kampung dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan asli kampung.
Lanjutnya, pada tahun 2026, beberapa fokus pembangunan di wilayah pesisir antara lain peningkatan drainase, pembangunan jalan usaha tani, serta penguatan sektor pariwisata sebagai bagian dari arah transisi pembangunan daerah.
“Kita akan bertransisi ke depan. Karena itu, bagaimana meningkatkan dan mengelola sumber daya alam pariwisata menjadi hal yang sangat penting,” katanya.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah memprioritaskan penambahan ruang kelas SD, lanjutan pembangunan SMP Balikukup, serta pembangunan ruang belajar lainnya.
Sementara di sektor kesehatan, perhatian diberikan melalui rehabilitasi rumah dinas tenaga kesehatan, puskesmas pembantu, serta rehab rumah dinas di Kayu Indah sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat.
“Di tengah efisiensi anggaran, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah. Di sisi keagamaan, bantuan hibah untuk masjid dan gereja juga tetap diberikan,” tuturnya.
Tak hanya itu, sri juga mengajak kader TP PKK untuk jeli melihat peluang ekonomi di sektor UMKM. Produk-produk lokal yang berkualitas dinilai memiliki potensi besar sebagai cinderamata bagi wisatawan.
“Kita terus mendukung pengembangan UMKM, mulai dari pengemasan, perizinan PIRT, hingga pemasaran. Hasilkan produk yang unik dan memiliki ciri khas daerah,” sebutnya.
Dirinya menambahkan, Danau Tulung Ni Lenggo sebagai salah satu destinasi wisata yang sudah cukup dikenal. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kampung, masyarakat, dan pihak swasta dalam mengembangkan potensi wisata tersebut, termasuk dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah, khususnya di kawasan wisata.
“Pariwisata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan infrastruktur dengan tetap menjaga kelestarian budaya dan lingkungan,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
