TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan komitmennya untuk beralih dari ketergantungan sektor pertambangan dengan menjadikan pariwisata sebagai motor utama pembangunan daerah. Namun, langkah strategis tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan dukungan anggaran.
Alih-alih mengalami penguatan, alokasi dana untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau pada tahun 2026 justru tercatat menurun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Disbudpar Berau, Samsiah Nawir, mengungkapkan bahwa total anggaran yang diterima instansinya pada 2026 hanya mencapai Rp44.876.163.430,50.
“Jika dibandingkan, tahun 2024 anggaran kami sebesar Rp56,5 miliar, kemudian naik pada 2025 menjadi Rp68,1 miliar. Namun di 2026 kembali turun cukup jauh, hanya sekitar Rp44 miliar,” ungkap Samsiah, Senin (26/1/26).
Ia merinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa pos utama, yakni kegiatan rutin sebesar Rp11.980.336.075, bidang kebudayaan Rp3.971.727.084, serta bidang pariwisata Rp28.924.100.470,50.
Kondisi tersebut, lanjut Samsiah, secara otomatis memaksa pihaknya melakukan penyesuaian terhadap target dan program kerja yang telah direncanakan.
“Dengan keterbatasan anggaran, target-target yang sebelumnya disusun tentu harus disesuaikan dan diprioritaskan kembali,” tuturnya.
Sebagai langkah antisipasi, Disbudpar mendorong pengelola destinasi wisata untuk lebih mandiri dengan memaksimalkan amenitas yang telah tersedia serta menciptakan inovasi berbasis potensi lokal.
Ia mencontohkan destinasi Batu-Batu yang telah dilengkapi dengan plaza kuliner, dermaga wisata, hingga aktivitas susur sungai, agar mulai dioptimalkan sebagai sumber pendapatan melalui retribusi.
“Semua fasilitas yang sudah terbangun itu harus menjadi modal awal destinasi wisata untuk bisa berjalan sendiri dan terus berkembang,” katanya.
Dengan demikian, ketergantungan terhadap dukungan anggaran pemerintah daerah dapat dikurangi secara bertahap.
“Seperti di objek wisata Air Panas, tiket masuk bisa digunakan untuk operasional, retribusi kampung, sekaligus pengembangan amenitas tambahan. Itu bisa dikelola secara berkelanjutan,” jelasnya.
Samsiah berharap keterbatasan anggaran tidak mematahkan semangat para pengelola destinasi.
“Kondisi tersebut diharapkan mampu memacu kreativitas dan produktivitas demi menjaga keberlangsungan sektor pariwisata di Bumi Batiwakkal,” kuncinya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Ikbal Nurkarim
