TANJUNG REDEB, PORTALBERA – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau menegaskan komitmennya menjaga prinsip ekowisata dalam setiap kerja sama pengembangan destinasi wisata, termasuk rencana masuknya investor lokal di kawasan Danau Tulung Nelenggo, Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih.
Kabid Pengembangan Destinasi Wisata Disbudpar Berau, Samsiah Nawir, mengatakan bahwa rencana kerja sama antara investor dan pemerintah kampung pada prinsipnya telah dibahas di tingkat kampung dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
Kata dia, kedatangan pihak investor ke Disbudpar disebut hanya untuk meminta restu.
“Setelah selesai pembicaraan, baru mereka datang ke kami. Artinya kesepakatan dasarnya sudah ada, tinggal meminta restu ke Dinas Pariwisata,” ujar Samsiah.
Ia menegaskan, selama nota kesepahaman (MoU) yang dibuat tidak mengganggu lingkungan dan tetap menjaga kelestarian alam, pihaknya tidak mempermasalahkan rencana kerja sama tersebut.
“Selama tidak mengganggu lingkungan, tidak merusak pohon-pohon yang ada, dan prinsip pengembangan ekowisatanya tetap dijaga, kami tidak ada masalah,” tegasnya.
Menurut Samsiah, masuknya pihak swasta justru dapat menjadi inovasi dalam pengembangan daya tarik wisata, terutama melalui penambahan wahana yang mampu meningkatkan minat kunjungan wisatawan.
“Kalau dari sisi swasta, mereka biasanya berpikir bagaimana mendatangkan kunjungan lebih banyak. Artinya akan ada inovasi, termasuk penambahan wahana, tentu dengan tetap memperhatikan lingkungan,” jelasnya.
Ia juga menyambut positif keterlibatan investor lokal dibandingkan investor dari luar daerah. Menurutnya, hal ini dapat menjadi contoh dan pemantik bagi investor lokal lainnya untuk berani berinvestasi di sektor pariwisata Berau.
“Kalau investornya lokal, itu jauh lebih baik. Ini bisa jadi contoh agar investor lokal tidak ragu lagi membantu pengembangan daya tarik wisata kita, termasuk desa wisata yang mungkin belum maksimal didukung APBD,” katanya.
Lebih lanjut, Samsiah menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata. Mulai dari tenaga kerja hingga pelibatan UMKM di sekitar kawasan wisata harus menjadi prioritas utama.
“Pekerjanya harus memprioritaskan masyarakat lokal. UMKM setempat juga harus dirangkul, sehingga ekonomi lokal benar-benar bergerak,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan potensi konflik yang bisa muncul karena ini merupakan pengalaman pertama kerja sama investor lokal dengan kampung melalui BUMK. Untuk itu, sosialisasi kepada masyarakat dinilai sangat penting.
“Alangkah baiknya rencana ini disosialisasikan secara terbuka ke masyarakat, supaya ke depan tidak muncul konflik atau penolakan,” pesannya.
Samsiah juga mengingatkan fungsi vital Danau Tulung Nelenggo sebagai sumber air baku PDAM bagi tiga kampung di wilayah tersebut. Menurutnya, aspek konservasi harus menjadi perhatian utama.
“Danau ini menyuplai air PDAM untuk tiga kampung. Debit airnya harus dijaga. Jangan sampai berkurang karena aktivitas wisata,” tegasnya.
Selain itu, kawasan danau juga menjadi habitat berbagai satwa liar, seperti burung enggang, beruang madu, serta aneka jenis burung lainnya.
“Keanekaragaman hayati di sana harus dilindungi. Jangan sampai hilang hanya karena inovasi wisata yang berlebihan,” katanya.
Terkait retribusi, Samsiah menjelaskan bahwa pengelolaan Danau Tulung Nelenggo sejak awal dibangun oleh kampung, sehingga retribusi masuk sebagai pendapatan kampung melalui BUMK.
“Retribusinya memang retribusi kampung, bukan PAD daerah. Tapi itu tidak menjadi masalah, karena kampung bisa mandiri dan itu sudah membantu daerah,” jelasnya.
Ia mencontohkan perubahan signifikan yang dialami Kampung Tembudan sejak sektor wisata berkembang. Dari kampung yang sebelumnya tergolong terpencil, kini ekonomi masyarakat mulai tumbuh dengan hadirnya kuliner, toko, homestay, hingga usaha kreatif berbasis UMKM.
“Sekarang kita lihat sendiri, ekonomi lokal tumbuh. UMKM hidup, ada homestay, ada usaha kuliner. Ini bukti bahwa wisata bisa membangkitkan kampung,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
