TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Di tengah penyesuaian dan pemangkasan anggaran yang terjadi pada 2025, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan perlunya optimalisasi kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Berau. Hal tersebut disampaikan saat membuka Expo Mjni Tanjung Redeb, Selasa (2/12/25) kemarin.
Sri Juniarsih menilai bahwa kondisi fiskal daerah yang melemah membuat kolaborasi dengan sektor swasta menjadi semakin penting. Menurutnya, CSR dapat menjadi penopang untuk menjaga keberlanjutan sejumlah program pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“CSR perusahaan harus lebih optimal di tengah pemangkasan anggaran yang saat ini terjadi. Karena itu, saya mendorong para camat untuk ikut mendorong perusahaan-perusahaan di wilayahnya agar penyaluran CSR lebih baik dan tepat sasaran,” ungkap Sri Juniarsih.
Ia menekankan bahwa CSR tidak boleh dipandang sebagai formalitas semata, tetapi harus menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Berau juga telah melakukan langkah strategis dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Berau sebagai bentuk pengawasan.
“Kami pun telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Berau terkait hal ini. Perusahaan harus memberikan CSR-nya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika memang melanggar, maka konsekuensi hukum yang akan dihadapi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sri Juniarsih menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga membuka peluang untuk memperluas kerja sama dengan pihak kepolisian guna memperkuat aspek pengawasan dan kepatuhan perusahaan.
“Kami juga akan berupaya menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian agar pengawasan semakin kuat. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti perusahaan, tetapi memastikan bahwa semua berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Bupati berharap para camat dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat.
Menurutnya, camat memiliki peran penting dalam memetakan kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah sekaligus mengawasi pemanfaatan CSR agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme pelaporan yang lebih transparan terkait penyaluran CSR. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui program apa saja yang telah dijalankan dan sejauh mana dampaknya.
“Pembangunan di Berau tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kita harus bergerak bersama, bersinergi, dan memastikan setiap kontribusi, termasuk CSR, membawa manfaat bagi rakyat,” kuncinya. (Adv)
Penulis : Muhamamd Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
