TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa berbagai kritik dan catatan dari fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus menjadi titik balik peningkatan kinerja seluruh perangkat daerah.
Ia menyebut, masukan dewan bukan sekadar formalitas pembahasan anggaran, tetapi bahan evaluasi nyata yang harus segera ditindaklanjuti.
Dalam rapat paripurna yang membahas pendapat akhir fraksi, sejumlah fraksi memberikan penilaian tajam terkait efektivitas program, ketepatan sasaran anggaran, hingga tantangan pelayanan publik yang dinilai masih perlu perbaikan. Berbagai sorotan tersebut muncul seiring komitmen DPRD untuk memastikan APBD 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Merespons hal itu, Bupati Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menganggap pendapat fraksi sebagai kritik belaka, tetapi sebagai peta kerja yang harus dijadikan acuan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Catatan-catatan, saran-saran, masukan, usulan maupun kritik, maka hal-hal yang disampaikan akan menjadi perhatian Pemerintah agar ditindaklanjuti bersama,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa sejumlah rekomendasi fraksi mencerminkan masih adanya pekerjaan rumah di beberapa sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, APBD hanya akan bermakna jika benar-benar dikelola dengan orientasi hasil.
“APBD bukan sekadar angka dan tabel. Ini adalah instrumen pembangunan yang menentukan arah Berau ke depan. Karena itu kritik fraksi justru menjadi bahan penyemangat untuk memperbaiki apa yang belum maksimal,” jelasnya.
Bupati kemudian memberikan instruksi khusus kepada seluruh kepala perangkat daerah agar tidak mengabaikan catatan fraksi dan menjadikannya sebagai dorongan untuk memperbaiki kinerja.
“Saya minta perhatian kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar dapat menjadikan saran, masukan, usulan maupun kritik tersebut sebagai penyemangat dalam bekerja lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus lebih responsif dalam melaksanakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran.
Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih efektif.
“Kami memandang masukan DPRD sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperbaiki daerah ini. Pemerintah akan terus berkoordinasi agar program 2026 terlaksana secara tepat sasaran dan transparan,” kuncinya. (Adv)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
