TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Fraksi Partai NasDem DPRD Berau menyoroti sejumlah persoalan teknis dan kebijakan dalam pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, terutama terkait efektivitas kerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengelolaan dana transfer pusat.
Ketua Fraksi NasDem, Liliansyah, menyampaikan pandangan tersebut pada rapat pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam pandangannya, Liliansyah menekankan pentingnya pemerintah daerah menjaga performa kerja tetap stabil, terutama di tengah dinamika kebijakan dan penyesuaian anggaran.
Ia menilai, sering kali persoalan di lapangan muncul bukan karena kekurangan anggaran, tetapi akibat lemahnya monitoring dan keterlambatan proses administrasi.
“Pemerintah harus tetap efektif bekerja dan tidak menurun secara kinerja. Maka dari itu, kami meminta Bupati Berau untuk membuat satgas pengawasan,” ucapnya.
Menurutnya, pembentukan satuan tugas khusus diperlukan untuk memantau percepatan kegiatan, memastikan program berjalan sesuai jadwal, serta mengidentifikasi hambatan di masing-masing OPD.
Tanpa pengawasan yang kuat, ia khawatir pelaksanaan kegiatan akan kembali mengalami keterlambatan seperti beberapa tahun sebelumnya.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti persoalan dana transfer dari pemerintah pusat yang kerap dipersepsikan seolah tertahan. Liliansyah menyebut pemerintah daerah tidak lagi boleh menjadikan itu sebagai alasan.
“Kami juga meminta untuk tidak ada lagi alasan uang tertahan, padahal uang tersebut berada dalam pencairan untuk program dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya transparansi dan manajemen kas yang lebih tertib agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
Fraksi NasDem juga menekankan percepatan tender atau lelang proyek pemerintah daerah.
Proses lelang yang lambat berpotensi membuat penyerapan anggaran rendah dan memunculkan penilaian negatif dari pemerintah pusat.
“Kami meminta pemerintah melakukan lelang secara cepat agar tidak ada lagi pandangan pemerintah pusat bahwa dana kita mengendap,” tegasnya.
Tidak hanya memberikan catatan kritis, Fraksi NasDem juga menilai ada aspek positif dalam pengelolaan anggaran.
Liliansyah mengapresiasi sejumlah OPD yang tidak melakukan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kami mengapresiasi OPD-OPD yang tidak melakukan pemotongan terhadap TPP, karena itu memang menjadi hak bagi penerimanya,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait Peraturan Daerah (Perda) Pajak yang segera disahkan, NasDem menekankan perlunya sosialisasi luas dan pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik manipulasi dalam pelaksanaannya.
“Kami meminta Perda pajak disosialisasikan, dan Bupati harus melakukan pengawasan agar tidak terjadi permainan, sehingga pajak dapat berjalan sesuai Perda yang akan disahkan,” kuncinya. (ADV)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
